Kejari Depok selamatkan uang negara dari kasus pajak sebesar lebih dari Rp3 miliar

Kejaksaan Negeri Depok menyelamatkan uang negara dari perkara tindak pidana perpajakan sebesar Rp3.197.192.466 dari dua terdakwa. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)

Kami menerima penitipan barang bukti pembayaran pajak terhutang perkara perpajakan dilakukan oleh dua orang terdakwa.

Depok (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat berhasil menyelamatkan uang negara dari perkara tindak pidana perpajakan sebesar Rp3.197.192.466 dari dua terdakwa.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Mia Banulita di Depok, Kamis mengatakan dua terdakwa ini yaitu AAS dan AAM.

"Kami menerima penitipan barang bukti pembayaran pajak terhutang perkara perpajakan dilakukan oleh dua orang terdakwa. Pada saat ini dua terdakwa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok," kata Mia Banulita.

Baca juga: BPJamsostek dan Kejari Depok panggil 45 perusahaan menunggak iuran

Mia Banulita mengatakan uang negara tersebut sebesar Rp3.197.192.466 dari dua orang terdakwa disimpan di Bank Mandiri atas nama rekening Kejaksaan Negeri Depok dan akan diserahkan ke khas negara setelah inkrah.

Mia Banulita menambahkan dua terdakwa ini merupakan direktur perusahaan dari PT TMR dan PT AMR.

Untuk TMR terdakwa AAS mengembalikan atau bayar pajak sebesar Rp2.302.876.046 dan PT AMR terdakwa AAM sebesar Rp894.316.420.

Baca juga: Kejari Depok resmikan galeri pengelolaan barang bukti

"Keseluruhan uang kami terima sebesar Rp3.197.192.466. Kalau sudah Inkrah kami serahkan ke negara. Ini adalah bentuk dari penyelamatan kerugian uang negara," ungkap Mia Banulita. .

Dua terdakwa kata Mia Banulita memiliki itikad baik menyerahkan atau membayar pajak masing-masing selama satu tahun.

"Ada dua perusahaan, pertama perusahaan PT TMR 2018 sampai 2019 . PT AMR itu Februari 2017 sampai Desember 2017 (belum bayar pajak). Terdakwa saat ini sedang menjalankan persidangan kondisi ditahan,"

Baca juga: Kejari Depok musnahkan barang bukti dari 95 kasus

"Terdakwa berinisiatif mengembalikan kerugian negara. Itu menjadi pertimbangan kami. Karena ada itikad baik. Menyetorkan atau mengembalikan pajak yang belum dibayarkan," ungkapnya.