Purwokerto (ANTARA) - Akademikus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Muhammad Yamin mengatakan Indonesia harus "bermain cantik" dalam menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang.
"Indonesia tidak bisa dipungkiri ya kita harus punya strategi. Ada beberapa negara yang cukup super power kayak China melakukan 'perang', sementara negara-negara Eropa melakukan negosiasi supaya minimal dikurangi persentase tarif ekspornya," kata Dosen Jurusan Hubungan Internasional Unsoed itu di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat siang.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan Indonesia dengan posisi politik luar negerinya apakah tetap akan melakukan negosiasi seperti yang disampaikan oleh pemerintah.
Padahal jika berhitung secara kalkulasi dagang, kata dia, Indonesia tidak terlalu banyak bergantung pada produk-produk AS karena yang paling banyak justru dari negara-negara lain seperti China, sehingga sebenarnya tidak terlalu khawatir terhadap tarif "timbal balik" yang diterapkan Presiden Trump.
"Kita kepada Amerika Serikat sebenarnya lebih ke hitech (teknologi canggih) dan memang kemudian kita masih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perdagangan internasional," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Indonesia harus pintar membaca peluang dan membaca tantangan karena kebijakan tersebut sebenarnya merupakan peluang untuk bisa lepas dari cengkeraman-cengkeraman investasi asing yang menggunakan dolar atau dari Amerika Serikat.
Bahkan di Indonesia pun, lanjut dia, investasi dari Amerika Serikat tidak terlalu besar meskipun masuk dalam lima besar investor asing di Indonesia.
"Tetapi Amerika Serikat bukan nomor satu, masih dikuasai oleh Singapura, Jepang, dan China. Artinya, kita 'bermain cantik' saja, toh kita ketika 32 persen, produk-produk yang kita kirim ke Amerika Serikat seperti kopi, cengkih, dan tembakau memang bukan yang dominan," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat bukanlah produk yang memengaruhi pasar internasional secara langsung seperti halnya minyak atsiri dan sebagainya.
Dengan demikian, lanjut dia, Indonesia lebih baik "bermain cantik" dengan mencari pasar baru di negara-negara yang mau menerima produk-produk tersebut.
"Amerika Latin itu pangsa pasarnya masih besar, jadi kita jangan terlalu tergantung pada Amerika Serikat," katanya menegaskan.
Selain itu, kata dia, secara kalkulasi saat sekarang Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang memengaruhi ekonomi global karena China sudah melewati beberapa hal.
Menurut dia, itu berarti bahwa sebenarnya bukan hal yang tabu jika Indonesia bisa memainkan peran politik luar negeri bebas aktif yang tidak mengekor pada satu negara.
"Kita punya modal itu, kita punya modal prinsip yang memang politik luar negeri kita itu tidak hanya terpaku pada satu negara saja, beda dengan beberapa negara seperti China ke Rusia, kemudian Korea Utara ke China. Kita sebenarnya lebih fleksibel," katanya.
Ia mengharapkan negosiasi yang dilakukan pemerintah atas kebijakan Presiden Trump tidak sampai merendahkan bangsa Indonesia untuk menjadi "penyembah" Amerika Serikat.
"Jangan sampai kita terjebak pada permainan psywar-nya Amerika Serikat, ya kita main cantiklah. Oke, kita tidak memusuhi Amerika Serikat, tetapi ketika pintu kita ditutup, ya kita pandai-pandailah mencari pasar lain," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia mempersilakan negosiasi dengan Amerika Serikat tetap jalan, namun peluang tetap harus dicari dan kerja sama bilateral makin diperkuat serta jika bisa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat bayarnya, sehingga devisa Indonesia tidak terpaku pada satu mata uang
Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4), mengumumkan kombinasi tarif universal dan timbal balik yang akan diterapkan terhadap berbagai negara di seluruh dunia.
Trump menyatakan bahwa tarif dasar sebesar 10 persen akan dikenakan pada semua negara, sementara tarif tambahan "timbal balik" akan diberlakukan terhadap mitra dagang tertentu di antaranya kepada China sebesar 34 persen, Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, Taiwan 32 persen, Jepang 24 persen, dan Indonesia 32 persen
