Anggota DPR minta kasus "staycation" untuk perpanjangan kontrak kerja di Bekasi diusut tuntas

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi. (ANTARA/Ali Khumaini/dok)

Laporan yang masuk harus segera dituntaskan agar tidak liar menjadi isu yang dapat merusak iklim investasi di wilayah Bekasi.

Purwakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta kasus "staycation" untuk perpanjangan kontrak pekerja perempuan dengan melayani hasrat seks pimpinannya agar diusut tuntas.

"Laporan yang masuk harus segera dituntaskan agar tidak liar menjadi isu yang dapat merusak iklim investasi di wilayah Bekasi,” katanya dalam sambungan telepon yang diterima di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.

Ia meminta kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk segera turun dan menuntaskan kasus tersebut agar bisa menjadi pembelajaran sekaligus efek jera bagi pelakunya.

“Kemnaker harus segera menurunkan tim investigasi untuk menggali informasi sehingga fakta dan data peristiwa itu tersaji dengan baik,” katanya.

Baca juga: Polres Bekasi minta korban pelecehan seksual segera melapor
Baca juga: Anggota DPRD Bekasi ancam evaluasi izin perusahaan yang oknum atasannya lecehkan karyawati

Dedi menyarankan agar kepolisian yang dalam hal ini Polres Metro Bekasi segera bertindak cepat merespons laporan yang telah masuk sehingga isu yang berkembang tidak semakin liar.

Hal tersebut dinilai penting karena menyangkut hak-hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan secara layak berdasarkan kapasitas dan profesionalisme yang dimiliki, paparnya.

Ia mengatakan jika problem isu tersebut terus berkembang, maka akan berdampak pada kecemasan keluarga, orang tua, suami, dan anak.

“Bahkan akan membangun 'image' (citra) buruk terhadap para pekerja perempuan di lingkungan perusahaan karena dipersepsikan setiap perpanjangan kontrak mendapat upeti pelayanan seksual,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR RI kantongi empat perusahaan yang oknum atasannya lecehkan karyawati

Selain itu, kata dia, persoalan tersebut akan berdampak pada rekrutmen tenaga kerja wanita, tidak hanya di Bekasi. Namun di Jawa Barat, bahkan Indonesia.

“Kasus 'staycation' ini harus dituntaskan karena akan membangun persepsi buruk pekerja perempuan dan mengganggu iklim investasi,” kata dia.