Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan kemiskinan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, sulit turun jika data kemiskinan yang dihimpun pemerintah tidak akurat.
"Fakta kemiskinan akan menurun kalau data kemiskinan benar, data kemiskinan tepat," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti sebelumnya mengatakan hal itu saat menyelenggarakan jaring aspirasi masyarakat atau reses di wilayah Banyu Urip, Sawahan, Surabaya pada Kamis (26/1).
Menurut dia, kondisi demikian juga menyangkut tentang keselarasan tema APBD 2023, yaitu tentang peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial berkelanjutan.
Pesan ini selaras dengan delapan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor pada 17 Januari 2023.
Delapan arahan perihal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, di antaranya adalah pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada tahun 2024, dan menurunkan stunting.
Baca juga: Penanganan stunting dan kemiskinan sesuai RPJMD
Baca juga: Perekonomian Kabupaten Bogor tumbuh signifikan pascapandemi COVID-19
Kemiskinan di Surabaya sulit turun jika data tak akurat
Jumat, 27 Januari 2023 10:16 WIB
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat menyelenggarakan jaring aspirasi masyarakat atau reses di wilayah Banyu Urip, Sawahan, Kota Surabaya pada Kamis (27/1/2023). (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)
