Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedie A. Rachim menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak bersama mencegah kasus baru kekerdilan pada anak atau stunting di daerah itu.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Kamis, mengatakan kasus kekerdilan dipengaruhi banyak faktor yang perlu disadari masyarakat.
"Ini sudah ada rekomendasi pada diseminasi AKS, kita seluruh OPD, seperti DKPP, Dinas Kesehatan, Disperumkim dan bantuan Kemenag bisa menjalankan rekomendasi sesuai dengan peran yang dibutuhkan," katanya.
Baca juga: 36 desa di Bogor jadi prioritas penanganan stunting
Dedie mengemukakan koordinasi yang baik untuk menjalankan lebih kurang 40 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan, akan membuat upaya pencegahan stunting lebih komprehensif.
Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) pun telah dilakukan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu (2/11).
Ia menyampaikan kekerdilan pada anak tidak hanya soal asupan makanan yang kurang seimbang, melainkan juga kesadaran masyarakat akan kebersihan dan lingkungan yang segar dan pernikahan dini.
Baca juga: Pemkab Bogor dukung Program Isi Piringku untuk tekan angka stunting
Warga Kota Bogor menurut data survei, kata Dedie, kurang makan buah dan lebih sering makan gorengan sehingga menyebabkan empat penyakit terbanyak yakni darah tinggi, stroke, diabetes dan jantung.
Sedangkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor angka kekerdilan pada anak-anak di Kota Bogor mencapai 3,25 persen atau 2.363 anak.
Dedie berpandangan masalah-masalah kesehatan itu perlu konsentrasi bersama agar warga Kota Bogor bisa produktif bekerja dan beraktivitas sehari-hari.
Baca juga: Angka stunting Kabupaten Bogor alami penurunan 12,69 persen
Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) diminta agar menjaga kualitas pangan di Kota Bogor, sementara Dinas Kesehatan terus menyosialisasikan pencegahan stunting, Disperumkim memberikan masukan pentilasi yang cukup kepada rumah-rumah warga serta sosialisasi pencegahan pernikahan dini kepada kaum muda yang banyak berisiko menghadapi kekerdilan pada anaknya.
"Jadi DKPP, Disperumkim, Kemenag dan semua OPD harus sama-sama berperan, kalau mau bebas stunting," katanya.
Wakil Wali Kota Bogor instruksikan OPD bergerak bersama cegah kasus stunting
Kamis, 3 November 2022 21:14 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat penandatanganan kesepakatan pada Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) pun telah dilakukan di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Bogor, Rabu (2/11/2022). (ANTARA/Linna Susanti)
Ini sudah ada rekomendasi pada diseminasi AKS, kita seluruh OPD, seperti DKPP, Dinas Kesehatan, Disperumkim dan bantuan Kemenag bisa menjalankan rekomendasi sesuai dengan peran yang dibutuhkan.
