Bappeda Bekasi Proyeksikan APBD 2017 Rp4,7 Triliun

Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 2017 mencapai Rp4,7 triliun.

"Dari jumlah tersebut, hanya sekitar Rp2,4 triliun yang bisa dianggarkan untuk pendanaan belanja langsung," kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Jumhana Lutfi di Bekasi, Kamis.

Menurutnya, kebutuhan sesuai keinginan masyarakat pada tahun tersebut berdasarkan aspirasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp3,6 triliun.

"Maka dari itu seleksi ketat akan diberlakukan dalam menentukan prioritas kegiatan yang layak diakomodasi realisasinya dengan dibiayai APBD tahun 2017," katanya. Menurut dia, Usulan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja akan diprioritaskan pihaknya demi efisiensi anggaran.

Adapun rencana kerja yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan program Tahun Infrastruktur dan Ekonomi pada 2017.

Sesuai dengan tema tersebut, kata dia, diharapkan aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan upaya-upaya yang mendukung terwujudnya Kota Bekasi sebagai tujuan favorit investor yang akan menanamkan modalnya.

Menurut dia, kemampuan warga dan aparatur dalam menggali aspirasi yang berkenaan dengan tema pembangunan perlu dipertajam jangan sampai membias ke sektor pembangunan lain.

"Dari awal kami mengawal penyelenggaraan Musrenbang agar diperoleh hasil musyawarah yang `legitimate' berupa perencanaan pembangunan hasil aspirasi warga yang lahir dari kebutuhan pembangunan untuk mendorong investasi dan perekonomian daerah," katanya.

Atas dasar pertimbangan itu pula, Bappeda merasa perlu untuk menggelar forum lanjutan yang melibatkan pula para pelaku usaha di wilayah setempat guna mendapatkan gambaran riil seputar kebutuhan mereka akan terciptanya iklim usaha yang bisa mendukung hadirnya investasi dan berkembangnya perekonomian daerah di Kota Bekasi.

"Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga para pelaku industri kreatif akan kami undang saat penyelenggaraan forum tersebut. Sebelum Musrenbang diselenggarakan di tingkat kota, forum tersebut sudah harus bisa digelar," katanya.

Lebih lanjut, Jumhana, menjelaskan perihal program yang menjadi tanggung jawab bersama untuk diwujudkan pada tahun 2017.
(Adv).