Kemenperin mengapresiasi penggunaan produk nasional dalam infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dody Widodo mengapresiasi penggunaan produk nasional dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dimotori Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Menteri PUPR salah satu yang paling berkomitmen untuk penggunaan produk dalam negeri. Bahkan beliau menteri pertama yang melarang produk impor digunakan dalam proyek pemerintah. Kami sangat apresiasi dan hormat," kata Dody kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Dody menyampaikan Kementerian PUPR selalu mempercayakan proyek infrastruktur kepada produk dalam negeri dengan tetap mengutamakan kualitas dan memenuhi standar keselamatan.

Menurut Dody, diperlukan keberpihakan dan dukungan terhadap produk-produk dalam negeri, terlebih untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah.

"Dengan demikian industri nasional akan semakin menggeliat dan dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Dody.

Sementara itu Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam (Ditjen ISKPBGNL) Kemenperin Wiwik Pudjiastuti mengatakan Kemenperin melalui Ditjen ISKPBGNL sebagai pembina industri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan infrastruktur.

Hal itu karena sebagian besar komoditasnya termasuk dalam kategori bahan bangunan dengan nilai TKDN tinggi karena bahan baku utamanya ada di dalam negeri, seperti semen, mortar, keramik, kaca, marmer, dan papan gipsum.

Selain itu terdapat pula papan semen rata dan bergelombang, beton pracetak dan prategang, tiang beton, paving block, hingga aspal buton, sehingga kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur sangat besar.



"Produsen produk-produk tersebut tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan distribusi yang telah mencakup seluruh wilayah Indonesia, sehingga ketersediaannya terjamin dan mudah didapatkan," ujar Wiwik.

Menurutnya, sebagian besar produk-produk tersebut telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan beberapa produk telah memiliki SNI Wajib, yang salah satunya dimaksudkan untuk menjamin agar konsumen mendapatkan produk bahan bangunan dengan kualitas yang baik.

Wiwik menambahkan industri terkait bahan bangunan di Indonesia sangat siap berkontribusi dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Semoga penggunaan produk bahan bangunan dalam negeri dapat diutamakan/diprioritaskan atau bahkan diwajibkan dalam pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya. 

Diketahui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri dalam rangka menjaga roda ekonomi nasional.

Dari total pagu anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100,6 triliun, rencana pengadaan produk dalam negeri Kementerian PUPR tahun 2022 sebesar Rp80,48 triliun.

Pengadaan tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan 37 bendungan, 21 embung, 160 kilometer (km) pengendali banjir dan pengaman pantai, 2,86 meter kubik per detik air baku, 9,2 km jalan tol, 354 jalan baru, 23.715 meter jembatan.



Selain itu 1.072 meter jalan layang dan terowongan, SPAM 1.637 liter per detik, pengelolaan sampah 21.000 Kepala Keluarga (KK), 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, dan 101.250 unit rumah swadaya.

Sebagai upaya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam penyediaan e-katalog sektoral.

Hingga saat ini terdapat 141 penyedia untuk 14 etalase dengan 41 produk dan jasa, termasuk penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral pada 10 Februari 2022 dengan 41 penyedia.

Ke-41 penyedia itu terdiri dari 31 penyedia untuk etalase produk Pekerjaan Preservasi Jalan, 9 penyedia untuk etalase Produk IPA Struktur Baja berkapasitas 5-40 liter per detik, dan 1 penyedia untuk etalase Produk Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN).

.