Depok (ANTARA) - Wali Kota Depok, Mohammad Idris berharap sinergisitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk memperkuat dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan terutama lingkungan yang ada di Kota Depok.
"Permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan lintas wilayah dan intervensi Pemprov Jabar," kata Mohammad Idris di Depok, Sabtu.
Salah satunya, pada Kali Pelayangan yang melintasi Kelurahan Pondok Jaya yang berhulu di Situ Cibereum di Kabupaten Bogor.
Baca juga: DLHK Depok dorong terbentuknya bank sampah di tingkat kelurahan
Baca juga: Bayu Adi Permana: Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau 30 persen Depok perlu libatkan masyarakat
"Air yang ada di Situ Cibereum dilimpahkan ke kita semua (Kota Depok), sehingga menyebabkan kali meluap dan terjadi genangan. Maka, diharapkan dapat dilancarkan saluran air Kali Pelayangan sampai ke muaranya," tegasnya.
Menurut Idris, dana hibah dari Pemprov Jabar yang direcofusing untuk membuat turap kali di sepanjang Jalan Cipayung agar bisa segera terealisasi. Sebab, jika tidak segera dilakukan tindakan dapat memicu terjadinya longsor.
Selanjutnya, ujarnya, di Kecamatan Cipayung juga terdapat situ besar yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BWSCC) dan Pemprov Jabar, yaitu Situ Cipayung. Situ ini kondisinya sudah kurang baik, sehingga perlu direvitalisasi dan ditata kembali.
Baca juga: Program Kampung Iklim wujudkan lingkungan yang hijau
Mohammad Idris menambahkan, Cipayung merupakan wilayah yang kondusif, walaupun dihuni oleh multi etnis dan suku. Kerukunan umat beragama juga sangat terjaga.
"Di sini semua berpaham moderat dan tidak pernah ada perang antar agama, apalagi sentimen terhadap agama," jelasnya.
"Semua masyarakatnya patuh dan mengikuti peraturan dari kementerian dan undang-undang yang berlaku di negara yang kita cintai," demikian Idris.
Pemkot Depok berharap Pemprov Jabar bersinergi selesaikan masalah lingkungan
Minggu, 10 April 2022 5:43 WIB
Permasalahan tersebut membutuhkan kebijakan lintas wilayah dan intervensi Pemprov Jabar.