Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkeinginan untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas swasta, untuk mengantisipasi lulusan SMP yang tidak bisa tertampung di SMA Negeri.
Hal ini, kata Dedi Mulyadi, karena tiap tahun selalu ada keributan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) termasuk di Jabar, karena lulusan SMP tidak bisa tertampung seluruhnya di SMA pemerintah.
"Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Selasa.
Dedi mengungkapkan berdasarkan hitungannya, tiap tahun jumlah lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA negeri, jumlahnya sekitar 25 persen dari total lulusan.
Jumpah 25 persen itu, kata Dedi akan diarahkan ke SMA swasta, namun ke depan akan ada perjanjian dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) agar warga miskin di sekolah swasta juga gratis..
"Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25 persen dari total kelulusan. Itu nanti masuk ke swasta, tapi kita mau MOU agar rakyat miskin gratis dan nama-nama gratisnya di-MoU kan," kata Dedi.
Untuk menyikapi persoalan akses pendidikan, kata Dedi, sejak awal pemerintahannya, dirinya membuat realokasi anggaran untuk membuat ruang kelas baru dengan menaikkan anggaran pendidikan dari Rp60 miliar menjadi Rp600 miliar.
Baca juga: Banten siap implementasi sekolah gratis
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta siap uji coba 40 sekolah swasta gratis
Gubernur Jawa Barat ingin gratiskan warga miskin di SMA swasta
Rabu, 16 April 2025 7:03 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (15/4/2025). ANTARA/Ricky Prayoga
