Indonesia perlu mendorong ASEAN agar tolak rencana kapal nuklir Australia

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia dapat meminta kepada ASEAN untuk mengadakan sidang khusus yang intinya menentang rencana pembangunan kapal selam nuklir oleh Australia.

"Hasil sidang ini kemudian disuarakan," kata Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kedua, lanjut dia, Indonesia mendekati China karena China sebagai pesaing AS menentang rencana Australia tersebut.

"Indonesia dalam isu ini memiliki garis kebijakan yang sama dengan China," kata dia.

Harapannya adalah AS akan khawatir bila Indonesia akan bersekutu dengan China dan karenanya akan menghentikan rencana Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir, kata dia.

Baca juga: Indonesia serukan penggunaan nuklir untuk tujuan damai, bukan senjata yang mengerikan

Langkah terakhir, lanjut Hikmahanto, adalah Indonesia mendekati Prancis yang menentang keras rencana AS, Inggris dan Australia tersebut.

Ia mengatakan Indonesia dapat mendorong agar Prancis membawa isu ini dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

"Keberatan Indonesia terkait rencana membangun kapal selam bertenaga nuklir karena tiga alasan.
Pertama, rencana pembuatan kapal selam bertenaga nuklir berpotensi melanggar Non-Proliferation Treaty (NPT)," kata Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

NPT adalah perjanjian internasional yang melarang penyebaran pengetahuan nuklir dan nuklir dari negara yang memiliki kepada yang tidak memiliki.

Baca juga: AS beri Australia teknologi kapal selam nuklir guna imbangi China

AS adalah negara pemilik nuklir dan pengetahuannya, sementara Australia bukan, kata Hikmahanto.

Kedua, lanjut dia, rencana pembuatan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia berpotensi memunculkan perlombaan senjata di kawasan Indo Pasifik.

Ia mengatakan China tentu tidak akan berdiam diri dengan perkembangan geo-politik ini.

Terakhir, kata dia, rencana pembuatan kapal selam bertenaga nuklir dapat mengancam perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Indo Pasifik.

"Bila terjadi perang terbuka dapat dipastikan penggunaan senjata nuklir di kawasan akan tidak dapat dihindari," ujar Hikmahanto.