KPK ingatkan jajaran Kemenkeu harus jaga integritas

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia agar menjaga integritasnya sebagai penjaga keuangan negara.

"Pegawai Kementerian Keuangan adalah sesuatu yang krusial. Selain memastikan bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan negara, juga bagaimana kita menjamin penerimaan negara ini dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat," kata Firli Bahuri, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam audiensi di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh. Audiensi dihadiri empat kepala kantor wilayah direktorat Kemenkeu RI di Aceh dan jajaran.

Karena itu, kata Firli Bahuri, penting bagi jajaran Kemenkeu menjaga integritas agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak nama baik pribadi, keluarga, dan institusi.

Baca juga: KPK kembali periksa Nurdin Abdullah

Firli Bahuri juga menyampaikan terima kasihnya atas bantuan dan dukungan Kementerian Keuangan RI kepada KPK selama ini.

"Kemenkeu melalui pegawai-pegawai yang ditugaskan ke KPK telah membantu akuntabilitas pelaporan keuangan dan pengelolaan barang sitaan dan perampasan," ujar Firli lagi.

Baca juga: Tiga orang petugas KPK gadungan di Nias Sumut ditangkap polisi

Lebih lanjut, Firli menyebut bahwa keberhasilan KPK dalam memulihkan aset negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga ada andil Kemenkeu melalui proses lelang barang rampasannya.

Kerja sama KPK dan Kemenkeu pada level pusat diharapkan juga dapat diterapkan pada tataran daerah, di antaranya melalui kolaborasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dalam program koordinasi dan supervisi.

Baca juga: Erick Thohir: Saat pertama kali menjabat ada 53 pegawai BUMN jadi tersangka

Firli Bahuri mengatakan program koordinasi dan supervisi pencegahan terintegrasi KPK menitikberatkan delapan fokus area, yaitu e-Planning dan e-Budgeting, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajeman ASN, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset maupun tata kelola dana desa.