Menkeu Sri Mulyani: Defisit APBN berpotensi melebar akibat ketidakpastian global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian global yang terjadi selama ini menyebabkan adanya potensi untuk melakukan pelebaran defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Kalau ekonomi turun dan penerimaan pajak lemah maka kita memang harus siapkan diri untuk tingkatkan defisit,” kata Menkeu di Hotel RitzCarlton, Jakarta, Rabu.

Menkeu belum mengetahui seberapa besar defisit akan dilebarkan karena masih akan melihat kondisi ke depannya dan dikombinasikan dengan berbagai hal dalam menentukan hal tersebut.

Baca juga: Presiden Joko Widodo: Penerimaan APBN 2020 Rp2.221,5 triliun

“Kita lihat hitungannya nanti dikombinasi dari berbagai hal. Tapi kita sudah mengantisipasi karena dalam UU APBN 2020 didesain untuk 1,76 itu cukup konservatif,” katanya.

Sri Mulyani menyatakan ketika ekonomi Indonesia mengalami perlemahan maka pemerintah tidak mungkin tetap mengetatkan kebijakan sehingga pihaknya akan memberikan stimulus agar siklus ekonomi Indonesia tetap berjalan dengan baik.

“Kalau pemerintah ikut mengencangkan ikat pinggang yang terjadi procyclical yaitu ekonomi lemah, lalu kita potong semua belanja maka ekonomi nyungsep,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan jika terdapat tekanan dari eksternal dan menekan perekonomian tanah air maka pemerintah harus menyiapkan kebijakan "countercyclical" agar tetap tumbuh.

“Dalam kebijakan harus 'countercyclical'. Kalau ekonomi lemah saya tidak boleh lemah dan saya harus bebaskan,” ujarnya.

Baca juga: Anggaran kontingen Indonesia di Olimpiade 2020 mencapai Rp40 miliar

Ia menyebutkan pelebaran defisit akan ditambal salah satunya melalui penerbitan utang baru yang telah diterbitkan dan relatif murah seperti tenor 30 tahun dengan suku bunga 3 persen.

“Defisit dibiayai dari pembiayaan. Hari ini kita bisa issue bond 30 tahun dengan suku bunga di bawah 3 persen. Tapi karena ini masih Februari kita akan lihat ke depan mungkin akan lebih melebar dari yang ada dalam UU APBN 2020,” jelasnya.

Sri Mulyani memastikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan dilakukan secara hati-hati, bijaksana, dan kredibel sehingga dapat merespons pertumbuhan ekonomi dengan baik.

“Tugas kami melakukan counter terhadap siklus ekonomi itu jadi kami tetap melakukan pengelolaan secara hati-hati, prudent, dan kredibel tapi bukan berarti tidak merespons ekonomi yang berubah,” katanya.