LKSP: Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai ujian demokrasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pembina Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) Muhsinin Fauzi mengatakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berlarut-larut sepeninggalan Sandiaga Uno merupakan ujian bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

"Nama Nurmansjah atau biasa dipanggil Bang Ancah menjadi kejutan karena tidak pernah muncul sebelumnya," kata Muhsinin Fauzi dalam diskusi yang digelar Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) di Jakarta, Jumat.

Muhsinin yang melakukan monitoring media daring dan percakapan media sosial lebih lanjut menyebutkan saat nama Nurmansyah diajukan partai pengusung, kemudian disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan ke DPRD langsung mencuat, menjangkau 33,30 juta potensi netizen, sementara Riza menjangkau 29,27 juta akun.

Baca juga: Anies menerima usulan dua cawagub DKI Jakarta dari partai pengusung

Monitoring dilakukan LKSP pada periode singkat 26—31 Januari 2020. Namun, potensi netizen yang terpapar berita atau terlibat percakapan tentang Cawagub DKI sangat besar, mencapai 62,57 juta. Dari sisi tren pemberitaan dan percakapan medsos, popularitas Bang Ancah meningkat +76,30 persen, sementara popularitas Riza menurun -41,49 persen.

Namun, dalam hal berebut simpati publik, kedua kandidat bersaing ketat karena sentimen positif terhadap sosok Nurmansjah (mantan anggota DPRD Provinsi DKI) sekitar 51,26 persen dan Riza 51,68 persen. Beda tipis. Bang Ancah sangat dekat dan interaktif di media sosial, dan Riza dapat liputan media mainstream.

"Bisa dibilang Bang Ancah merupakan cawagub pilihan netizen sehingga para elite DPRD jangan mengabaikan," kata Muhsinin menjelaskan.

Pembicara lain dalam diskusi, Pangi Syarwi Chaniago (Voxpol Center) dan Ubeidillah Badrun (analisis sospol UNJ) mengkritisi temuan LKSP.

"Semula banyak orang pesimis dengan pemilihan Wagub DKI yang terlunta nyaris 2 tahun. Warga mencuat proses demokrasi langsung (pilkada) akan dibajak elite politik (DPRD)," katanya.

Baca juga: PKS legowo walau berbagi cawagub DKI dengan Gerindra

Pangi Syarwi dari Voxpol Center mengatakan bahwa aroma money politic sangat terasa meskipun belum ditemukan bukti.

Oleh karena itu, KPK dan pengawas harus menjalankan tugasnya memantau seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pangi mengusulkan agar segenap interaksi antaranggota DPRD dan elite politik terkait diawasi, bahkan rekening bank diperiksa bila ada transaksi yang mencurigakan sehingga tidak terjadi kesepakatan di bawah tangan yang mencederai aspirasi rakyat Jakarta.

Apalagi, posisi Wagub DKI tidak hanya penting dalam konteks lokal, tetapi bersifat strategi bagi konstelasi nasional.

Sementara itu, Ubeidillah Badrun berharap agar masyarakat sipil bergerak mengawasi pemilihan di DPRD DKI yang saat ini masih repot membahas tata tertib.

Ia mengatakan bahwa pemilihan Wagub DKI merupakan ujian bagi demokrasi Indonesia yang sudah karut-marut dan juga barometer bagi pemilihan serupa di daerah lain.

Baca juga: Gerindra-PKS sudah sepakat soal Cawagub DKI

Dalam pemilihan langsung, kata dia, pihaknya menemukan banyak kelemahan, mulai dari daftar pemilih tidak valid hingga meluasnya politik uang di akar rumput.

"Apakah pemilihan melalui anggota DPRD (perwakilan partai) ini akan bersih dan sukses atau makin memperkuat politik transaksional?" kata Ubeidillah yang pernah menjadi anggota tim penilai (fit and proper test) cawagub DKI bersama Eko Prasojo dan Siti Zuhro.