Efek Percepatan Kebijakan Infrastruktur Berkontribusi Sektor Pertanian Meningkat

Jakarta (ANTARA) - Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto selama lima tahun era kepemimpinan Jokowi mengalami peningkatan signifikan yaitu 42,5 persen dan ekspor pertanian mencapai 42 persen yang dibarengi dengan capaian surplus beras nasional sebesar 2,8 juta ton. Hal ini sebagai ikhtiar pemerintah dalam menarik tenaga kerja di sektor pertanian, meskipun masih mengalami penurunan sebesar 1,2 persen per tahun. Solusinya produktivitas lahan pertanian ditingkatkan melalui percepatan infrastruktur pertanian.

Mimpi raksasa yang di inisiator Jokowi membangun total sektor pertanian disarikan dalam program IMEP mempunyai agenda tujuan berskala global yaitu Lumbung Pangan Dunia tahun 2045, terlihat semakin nyata. Mimpi besar itu, seperti mimpi ketika Candi Borobudor atau Tembok Besar Cina dibangun selama ratusan tahun. Artinya visioner perencanaan Jokowi dan para pemimpin di abad ke 9 tersebut memiliki kesamaan dalam lompatan jauh kemasa depan.

Percepatan reformasi total di sektor pertanian dimulai dari titik nol yang salama ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dimulai ketahanan air (pembangunan waduk) untuk pertanian berkala besar dibarengi peremajaan waduk (era orde baru). Sementara, hilirnya baru disasar ketahanan pangan. Bukti keseriusan pemerintah tercermin pengelontoran anggaran belanja infrastruktur sektor pertanian mencapai Rp. 420 triliun di tahun 2019, angka ini meningkat sebesar 157 persen dari tahun 2014 yang hanya mencapai Rp163 triliun.

Ketahan air untuk pertanian dimulai dengan pembangunan 43 bendungan sudah beroperasi dari target 65 bendungan, sisanya di akhir tahun 2019 sudah selesai. Hasil pembangunan sejumlah bendungan raksasa itu, kapasitas tampungan mencapai 2,11 miliar meter kubik. Disisi lain, pembangunan waduk disinergikan dengan reformasi saluran irigasi di seluruh Indonesia yang telah terbangun sebanyak 865.389 Hektar (Ha). Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jaringan irigasi seluas 139.410 Ha lagi, dengan demikian total akumulasi jaringan irigasi yang terbangun nantinya, mencapai 1.004.799 Ha.

Sangat prihatin ketika Indonesia dikenal sebutan negara budaya agraris, sebelumnya hanya memiliki asset 231 bendungan berskala menengah dan kecil. Bahkan dari jumlah itu  tidak sepenuhnya untuk sektor pertanian. Lebih memprihatinkan lagi sekitar 52 persen jaringan irigasi rusak dan banyak ditemukan di sejumlah titik di Indonesia yang sudah 30 tahun rusak tapi tidak diperbaiki. Pertanyaan lagi, cukupkah dengan jumlah bendungan menengah kebawah tersebut mengiri sekitar 792 hektar atau 11 persen persawahan dari total 792 hektar, lantas layakkah bermimpi menciptakan swasemba beras.

Mengakhiri mata rantai yang selalu menyelimuti permasalahan sektor pertanian setiap episode pemerintahan, tampak fokus pemerintah saat ini berupaya mencapai secara bertahap swasemba beras dengan strategi penguatan fondasi dasar yang saat ini terus digenjot agar dapat mencapai lompatan kedepan yaitu lumbung pangan dunia. Kata kunci bagi pemerintah, memastikan semua proyek  berjalan tepat waktu dan fungsinya serta meminimalkan agar tidak terjerumus masuk kedalam lobang galian proyek berjudul mangkrak.

Setiap kunjungan presiden ke semua wilayah Indonesia, progres bendungan, waduk dan jaringan irigasi menjadi prioritas pengawasan ketat Jokowi, jika belum mencapai progres langsung di evaluasi. Sebaran pembangunan bendungan terbagi dalam beberapa kluster, Indonesia Timur di Kalimantan dibangun 5 bendungan yakni Teritip yang sudah rampung, Marangkayu, Tapin, Lambakan dan Riam Kiwa. Di Pulau Sulawesi dibangun 9 bendungan yakni Karalloe, Lolak, Kuwil Kawangkoan, Ladongi, Pamukkulu, Bolanggo Hulu, Passeloreng, Jenelata dan Pelosika.

Sementara di Bali, dibangun 3 bendungan yakni Titab, Sidan dan Tamblang. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 7 bendungan yakni Raknamo, Rotiklod, Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Kolhua. Di Nusa Tenggara Barat dibangun 5 bendungan yakni Tanju, Mila, Bintang Bano, Beringin Sila dan Meninting. Sedangkan di Provinsi Papua dan Maluku dibangun masing-masing satu bendungan yakni Bendungan Digoel dan Way Apu.

Percepatan pembangunan infrastruktur bendungan, waduk dan irigasi sebagai jawaban tanggung jawab pemerintah dalam mengawal mimpi besarnya seperti para visioner abad ke 9 yang dinarasikan kondisinya, memberikan tiket kepastian kepada rakyat Indonesia aman dari krisis pangan, lebih dalam lagi, kedaulatan para petani Indonesia mampu ekspansi menerobos pasar pangan global dunia. (18/*).

*) Penulis: Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah.