PMI didukung ICRC dan PDEI gelar lokakarya Health Care in Danger

DKI Jakarta (ANTARA) - Palang Merah Indonesia  didukung Komite Internasional Palang Merah  bersama Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia  menggelar lokakarya Health Care in Danger melalui pembelajaran respons pelayanan kesehatan pada Pemilu 2019.

"Saat ini keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kemanusiaan, termasuk salah satunya pelayanan kesehatan dalam situasi bencana, darurat, maupun konflik seperti situasi sensitif dan gangguan keamanan," kata Pengurus PMI Pusat Rapiuddin Hamarung, melalui sambungan telepon Rabu.

Baca juga: PMI latih petugas tanggap bencana dari 10 perwakilan negara ASEAN

Menurutnya, saat ini PMI sebagai anggota aktif dari Komunitas Peduli dan Referensi Health Care in Danger (HCID) telah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan pemerintah dan beberapa organisasi kemanusiaan lainnya dalam penanganan dampak kekerasan terhadap pasien, tenaga kesehatan, fasilitas/aset, dan memastikan akses yang aman ke dan pemberi pelayanan kesehatan.

Akses terhadap pelayanan kesehatan penting, terutama dalam situasi sensitif dan gangguan keamanan termasuk di dalamnya konflik. Dengan diadakan semacam lokakarya ini dapat meningkatkan keamanan bekerja pada situasi tidak aman bagi tenaga kesehatan.

Selain itu, harapannya dapat meningkat kesadaran organisasi kemanusiaan yang menyediakan layanan kesehatan serta petugas yang akan bertugas pada situasi sensitif dan gangguan keamanan.

Baca juga: PMI NTB gelar pelatihan fasilitator pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat

Sementara, Kepala Bidang Kerja Sama  Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Regional Indonesia dan Timor Leste Kartika Juwita menambahkan penyelenggaraan lokakarya ini secara inisiatif digagas dan dikoordinasikan dengan PMI dan juga bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI).

"Hal ini merupakan kontribusi dari ICRC untuk membantu PMI terutama terkait dengan akses yang lebih aman, termasuk di dalamnya adalah personel. Inisiasi ini penting, karena berkaca dari peristiwa yang terjadi pada masa Pemilu 2019, di mana ada personel kesehatan menjadi korban atau terdampak dalam upaya pelayanan kesehatan," tambahnya.

Meskipun bukan PMI langsung yang terdampak, namun hal ini menjadi penting untuk dibahas karena pelayanan kesehatan sendiri merupakan komponen yang harus dilindungi terutama pada kondisi gangguan keamanan.

Baca juga: 27 relawan PMI dapat pelatihan bidang WASH

Langkah ini tentunya untuk memahami peran dan tugas serta akses dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi penting untuk diketahui oleh lembaga-lembaga yang memberikan bantuan kemanusiaan.

"ICRC berharap adanya kelanjutan dalam berjejaring tidak hanya dengan PMI dan aktor humanitarian lainnya, namun juga dengan aparatur pemerintah seperti dinas kesehatan, Kemenkes, Polri dan TNI. Dengan adanya jejaring, maka akan memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait layanan kesehatan pada kondisi sensitif atau gangguan keamanan," kata Kartika.

Dalam kesempatan ini hadir sejumlah narasumber dari berbagai instansi seperti Dinkes DKI Jakarta, Biddokes Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Dompet Dhuafa, MHKI, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI termasuk jajaran PMI.