Bima ingin hilangkan stigma Bogor sejuta angkot

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, berterimah kasih kepada Muspida atas kerja samanya menghilangkan stigma Bogor sejuta angkot.

"Terimakasih kepada unsur Muspida yang telah maksimal mendukung dengan segala dinamika, upaya kita untuk menghilangkan stigma Bogor Sejuta Angkot," kata Bima ketika memperingati Hari Perhubungan Nasional, di Bogor, Senin.

Stigma Bogor sejuta angkot telah melekat sejak lama, padahal kenyataannya jumlah angkot di Kota Bogor tidak lebih dari 3.412 unit dan tidak pernah bertambah.

Pemerintah Kota Bogor sejak 2014 telah merancang program penataan transportasi di Kota Bogor untuk mengurai kemacetan, dengan rerouting dan konversi angkot.

Sebelumnya juga pernah dilakukan program shift angkot, atau membuat angkot beroperasi dengan sistem shift.

Bima mengatakan, program rerouting dan konversi angkot adalah upaya bersama Muspida Kota Bogor untuk membuat perjalanan Bogor lebih nyaman dan terurai kemacetannya.

"Walaupun perjalanan ini masih panjang," katanya.

Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional ini, Bima menitipkan betul kepada Dinas Perhubungan untuk fokus dan konsisten mengawal program rerouting dan konversi angkot.

"Seremonial ini harusnya bisa menjadi semangat lebih buat kita mengawal program-program di bidang perhubungan," kata Bima.

Peringatan Hari Perhubungan Nasional mengangkat tema "Guyub Rukun untuk Mewujudkan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi yang lebih baik".

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Rakhmawati mengatakan, hari perhubungan menjadi momen evaluasi diri bagi insah perhubungan.

Ia mengatakan ada beberapa program prioritas yang dimiliki Kota Bogor salah satunya adalah transportasi.

"Transportasi menjadi nomor satu yang harus kita kawal masalah konversi dan feeder rerouting jadi pokok utama Dishub," katanya.

Rakhmawati menambahkan, kelancaran program rerouting dan konversi angkot harus didukung oleh segala macam, mulai dari sarana dan prasarananya, shelter, dan jalan.

"Oleh karena itu kami berkonsultasi dengan Bappeda, dan Bapenda serta pihak lainnya untuk kelancaran program," kata Rakhmawati.