Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan desa.
Ia menerima audiensi para pengurus Apdesi Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Kamis, dalam rangka mempererat kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Apdesi, para Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), serta perwakilan kepala desa yang hadir dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Bupati Bogor perbaiki akses jalan terbengkalai sejak pra-kemerdekaan
Baca juga: Bupati acungi jempol capaian Rio Wahyu selama jabat Kapolres Bogor
Ia menegaskan bahwa perubahan tata kelola pemerintahan yang tengah diupayakan membutuhkan kerja sama seluruh elemen, termasuk pemerintahan desa, agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Perubahan tentu tidak mudah dan penuh tantangan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti melakukan perbaikan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga perlu berjalan seirama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa masing-masing pihak tidak dapat bekerja secara terpisah karena akan berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan hingga konflik kepentingan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Baca juga: Bupati Rudy Susmanto kembali hidupkan Program Jumling di Bogor
Bupati Rudy juga mengajak seluruh pengurus Apdesi untuk memperkuat komunikasi dan menjaga harmonisasi, demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan produktif di tingkat desa maupun kabupaten.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan sebagai kunci untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menuntaskan berbagai agenda prioritas daerah.
Audiensi tersebut menjadi wadah pertukaran informasi dan aspirasi antara pemerintah kabupaten dan perwakilan pemerintahan desa, dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang lebih efektif dan terintegrasi dengan kebijakan daerah.
