Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengungkapkan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak sinkron dengan UU KPK seperti mekanisme kerja penyadapan dan penyelidik di lembaga antirasuah tersebut.
“Penyadapan misalnya, dalam RUU KUHAP disebutkan penyadapan dimulai pada saat penyidikan dan melalui izin pengadilan daerah setempat ya. Namun, penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan, dan tanpa izin pengadilan negeri atau pengadilan tinggi di daerah setempat,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/7).
Walaupun demikian, Budi menjelaskan bahwa personel KPK tetap melaporkan upaya penyadapan kepada Dewan Pengawas. Kemudian penyadapan yang telah dilakukan akan diaudit.
“Jadi, penyadapan ini dipastikan memang betul-betul untuk mendukung penanganan perkara di KPK,” katanya.
Lebih lanjut mengenai penyelidik, disebutkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak sinkron dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut dia, ketidaksinkronan tersebut seperti adanya reduksi kewenangan penyelidik di RUU KUHAP.
“Penyelidik dalam RUU KUHAP itu hanya berwenang untuk mencari peristiwa tindak pidananya, sedangkan penyelidik di KPK bahkan sampai mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti,” katanya.
Baca juga: Menjamin pemenuhan hak asasi pelaku kejahatan dalam RUU KUHAP
Baca juga: Urgensi pengesahan RUU KUHAP untuk keseimbangan keadilan sistem pidana
