Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut dan pengadaan alat tersebut baru diajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.
"Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki," kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Dengan tidak adanya sensor bawah laut, dia menilai bahwa pendeteksian kapal selam asing merupakan kelemahan.
Menurut dia, kapal selam yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak bisa termonitor.
Dia mengatakan bahwa saat ini TNI AL tengah mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.
Dari Sispuskodal itu, menurut dia, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen.
Namun, dia mengatakan bahwa pengawasan bawah laut masih 0 persen.
Dalam pengembangan Sispuskodal, dia mengatakan TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihan.
Menurut dia, negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling moderen.
"Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut.
Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI.
Maka, menurut dia, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut.
Dia mengatakan bahwa ancaman bawah laut sangat luar biasa.
"Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak," kata Elita kepada KSAL.
