Bandung (ANTARA) - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyno meminta pembangunan dengan tata ruang yang tidak sesuai untuk dihentikan demi mencegah bencana alam.
Pria yang akrab disapa AHY ini menyinggung bencana banjir di Jabodetabek yang efeknya sangat luas dengan disebut sebagai adanya perilaku pembangunan yang tidak sesuai tata ruang.
"Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) juga berusaha menertibkan. Yang paling penting, jangan sampai ini berulang kembali, karena seringkali masalah banjir bandang tersebut Itu adalah karena dari Puncak, atau wilayah Bogor atas yang ada tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya, inilah yang menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar akhirnya serapannya tidak baik," kata AHY di Bandung, Senin.
Hal itu juga, kata dia, diperparah ketika di waktu yang sama terjadi gelombang tinggi hingga terjadi banjir rob di Pantai Utara sehingga memperburuk kondisi banjir ketika terjadi cuaca ekstrem.
"Di sinilah kita lakukan berbagai upaya selain modifikasi cuaca tapi juga mencegah itu lebih baik. Karenanya kita perlu penertiban secara tegas sesuai dengan hukum dan aturan berlaku," ujarnya.
Baca juga: Proyek tanggul laut raksasa untuk lindungi pesisir
Baca juga: AHY: Penerapan flexible work arrangement diharapkan mulai H-7 Lebaran
Yang tak kalah penting, kata AHY, unsur sosialisasi juga harus digencarkan guna mengedukasi masyarakat agar lebih paham atas risiko yang ada.
"Dan bukan hanya kita tapi masyarakat yang lain yang paham membantu menyampaikan hal-hal seperti ini agar kita bisa cegah bencana-bencana berikutnya," ucapnya.
Saat ini, tambah dia, banjir di Jabodetabek, khususnya di Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami dampak cukup parah, ditetapkan status tanggap bencana untuk dilakukan penanganan lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan saat ini, telah dimulai program rehabilitasi.
"Sekarang sudah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada beberapa infrastruktur yang hancur, yang rusak, segera harus kita perbaiki," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor, bersama pemerintah pusat yang arahnya memungkinkan untuk dilakukan moratorium kawasan tersebut dari pembangunan.
Baca juga: Pemerintah turunkan harga tiket pesawat domestik hingga tarif tol selama mudik Lebaran
Terkait evaluasi kawasan puncak yang akan dilakukan, kata Dedi, akan ada dua fokus, yang pertama terkait perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi tata ruang yang berada di Perkebunan Gunung Mas dimiliki oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
"Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata," ujarnya.
Evaluasi kedua, kata Dedi, adalah pada aliran sungai yang berada di kawasan puncak, yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.
"Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai. Sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu," ucap dia.
Dedi mengatakan evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.
"Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat," kata dia.
