Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, pemerintah pusat bakal mengecek langsung kemampuan daerah untuk membiayai pemilihan suara ulang (PSU) yang rencananya bakal digelar di 24 kabupaten/kota.
Dia menjelaskan, sejauh ini ada beberapa daerah yang menyatakan sanggup mengalokasikan APBD-nya untuk membiayai PSU, tetapi nantinya Kementerian Dalam Negeri akan mengecek satu per satu kemampuan daerah membiayai PSU.
“Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kabupaten/kota itu. Ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan. Karena itu, siang tadi kami Zoom meeting dengan semua, dan nanti satu-satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya, karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Baca juga: KPU tidak akan rekrut panitia pemungutan suara ulang di 24 daerah
Tidak hanya melihat kemampuan APBD, Kemendagri juga bakal mengecek komposisi penganggaran.
“Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” kata Bima Arya.
Jika nantinya ditemukan anggaran daerah tak sanggup membiayai pemilihan suara ulang, maka pembiayaan itu akan ditarik ke APBD Provinsi.
“Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kami akan komunikasikan ke Kementerian Keuangan. Ini kami berpacu dengan waktu, karena ada tenggat waktu yang diberikan oleh KPU,” kata dia.
Terkait dengan pembiayaan dari APBN, Bima Arya menyebut porsinya kemungkinan tidak 100 persen.
Baca juga: KPU sebut hampir semua PSU digelar setelah Idul Fitri
“Kami lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” sambung Bima Arya.
Terlepas dari itu, dia memastikan koordinasi dan komunikasi dengan daerah terus berjalan.
“Kami pastikan kami koordinasi semaksimal mungkin agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik,” kata Wamendagri.
