Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung urusan lingkungan hidup, terutama dalam hal pendanaan.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi narasumber dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis 2025 dengan tema Memperkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah: Peran Strategis Kemendagri dalam Agenda Perubahan Iklim.
"Penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan perlu membangun ekosistem yang utuh, dari hulu hingga hilir, dalam rangka membentuk perubahan budaya," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, komitmen daerah terhadap pendanaan lingkungan dapat terukur melalui data-data yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Sekali lagi, ini bukan sekadar mendukung buat event setiap momentum peringatan. Bukan juga sekadar mengalokasikan sedikit (anggaran) supaya terlihat dari Kemendagri, tetapi ini tentang Green Leadership, membangun model kepemimpinan hijau,” kata Bima.
Dalam kesempatan itu, Bima mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi iklim global saat ini. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB pada 2 tahun lalu yang menyatakan, “selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling.” Menurutnya, istilah tersebut menggambarkan betapa seriusnya krisis iklim saat ini.
“Global warming to global boiling. Nah, Bapak-Ibu sekalian kita mau ngapain dalam konteks ini. Angka-angkanya itu betul-betul membuat kita harusnya punya awareness yang sama kuat dengan para aktivis-aktivis global,” ujarnya.
Bima juga menyoroti peran generasi muda dalam menyuarakan isu lingkungan. Ia mencontohkan Greta Thunberg yang berani mengkritik para pemimpin dunia karena dianggap gagal menyelamatkan bumi.
Di tingkat lokal, ia menyebut kelompok pemuda inspiratif bernama Pandawara yang menyuarakan isu lingkungan melalui media sosial. Kritik seperti itu, menurutnya, seharusnya menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan, termasuk di Indonesia.
Ia menegaskan, jika pembangunan ekonomi Indonesia masih berjalan seperti biasa tanpa transformasi, maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
