Samarinda (ANTARA) - Persentase transaksi non-tunai menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard/ Kode Respons Cepat Standar Indonesia) di Kabupaten Mahulu mengalami kenaikan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 2024, yakni naik mencapai 589 persen.
Persentase penggunaan QRIS di Mahakam Ulu (Mahulu) memang paling tinggi ketimbang kabupaten dan kota lain di Kaltim, namun secara nominal paling kecil karena jumlah penduduknya memang paling sedikit dengan 39.319 jiwa pada 2024.
"Transaksi dengan QRIS di Mahulu pada 2023 senilai Rp2,51 miliar, naik 589 persen menjadi Rp14,8 miliar pada 2024, menggambarkan penggunaan QRIS di daerah yang berbatasan dengan Malaysia bagian Timur ini mulai masif," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Ahad.
Secara total, pembayaran dengan sistem non-tunai di Mahulu pada 2024 sebesar 14,9 miliar, terdiri atas penggunaan QRIS senilai Rp14,8 miliar dan dengan uang elektronik (UE) senilai Rp100 juta, sementara transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sebesar Rp94 miliar atau turun 36 persen ketimbang 2023.
Budi melanjutkan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, wilayah kerja KPw BI Kaltim terdapat tujuh daerah yakni Kota Samarinda, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, da Mahulu.
Sedangkan tiga daerah lainnya yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) berada pada wilayah kerja KPw BI Balikpapan.
Untuk transaksi non-tunai menggunakan QRIS di wilayah kerja BI Kaltim selain Mahulu pada 2024 adalah di Samarinda naik 326 persen dibanding tahun sebelumnya atau menjadi Rp3,8 triliun, kemudian untuk UE senilai Rp21,2 miliar, dan transaksi dengan APMK senilai Rp3,7 triliun.
Di Kota Bontang penggunaan QRIS naik 256 persen menjadi Rp574 miliar, penggunaan UE Rp3,3 miliar dan dengan APMK senilai Rp584 miliar, di Kabupaten Kutai Kartanegara penggunaan QRIS naik 326 persen menjadi Rp424 miliar, ditambah penggunaan UE Rp6,2 miliar, dan dengan APMK senilai Rp886 miliar.
"Pembayaran dengan QRIS di Kabupaten Berau naik 207 persen menjadi Rp381 miliar, UE Rp2,1 miliar, dan APMK Rp425 miliar, penggunaan QRIS di Kabupaten Kutai Barat naik 301 persen menjadi Rp144 miliar, UE RP1 miliar, APMK Rp217 miliar, dan QRIS di Kutai Timur naik 315 persen menjadi Rp508 miliar, UE Rp2,6 miliar, dengan APMK Rp711 miliar," kata Budi.
Transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard/ Kode Respons Cepat Standar Indonesia) di Kalimantan Timur sepanjang 2024 melonjak jadi Rp520 triliun, yakni meningkat signifikan ketimbang 2023 hanya Rp3,2 triliun.
"Klasifikasi pedagang yang menggunakan QRIS di Kaltim (Kalimantan Timur) meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, kewajiban layanan publik (PSO), dan lainnya," kata Kepala Perwakilan Provinsi Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto di Samarinda, Jumat.
Peningkatan yang tinggi itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi QRIS yang terus meningkat karena tingkat keamanannya, ditambah lagi dengan pihak-pihak terkait yang terus mensosialisasikan mengenai manfaat dan keuntungan penggunaan QRIS.
Transaksi QRIS pada 2024 yang mencapai Rp520 triliun diperoleh dari 70 juta transaksi dengan 794.555 pengguna di 595.668 merchant.
Sementara pada 2023, nilai transaksi sebesar 3,2 triliun, lanjutnya, berasal dari 20,1 juta transaksi, 725.877 pengguna yang tersebar di 478.415 merchant .
Peningkatan nominal pengguna QRIS tersebut disebabkan beberapa hal, di antaranya BI Kaltim yang kerap menggelar sosialisasi melalui sejumlah kegiatan menarik di sekolah-sekolah, di sejumlah pasar, serta berbagai agenda yang digelar.
Kemudian, perluasan QRIS terus dilakukan seperti kerja sama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, komunikasi langsung dengan masyarakat, penyelenggaraan festival seperti Summer Fest Kalimantan Timur, serta edukasi langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, untuk meningkatkan penggunaan QRIS pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang, BI Kaltim terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memperluas jangkauan pembayaran nontunai ke sejumlah daerah.
Faktor mendasar kenaikan nominal pengguna QRIS adalah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang positif, yakni pada 2024 ekonomi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 6,17 persen.
Dari 6,17 persen itu, maka pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 16,46 persen.
"Untuk tahun ini, kami menargetkan peningkatan penggunaan QRIS , yakni target peningkatan volume sebanyak 8 juta transaksi atau menjadi 78 juta transaksi, kemudian peningkatan pengguna sebanyak 36.743, dan target peningkatan merchant sebanyak 38.522 ," tutur Budi.
10 Triliun
Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Edison Nainggolan mengungkapkan bahwa nilai transaksi QRIS bertumbuh senilai lebih dari Rp10 triliun setiap bulan sepanjang 2024.
"Di tahun 2024, (tumbuh) Rp10 triliun itu semuanya rata-rata bisa tiga kali terjadi dalam waktu 2 bulan. Itu menunjukkan bahwa QRIS bukan hanya fungsinya untuk transaksi pembayaran tetapi inklusivitas," ujar Djamin dalam acara bertajuk "VIDA - Where’s the Fraud? How to Face Account Takeovers and AI-Generated Fraud" di Jakarta, Rabu.
Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi menggunakan QRIS telah mencapai Rp188,36 triliun per Oktober 2024.
Pada awal peluncuran pada Januari 2020, Ia menjelaskan nilai transaksi QRIS untuk mencapai Rp10 triliun membutuhkan waktu 33 bulan dan baru tercapai pada September 2022.
Lalu, untuk mencapai pertumbuhan nilai transaksi Rp10 triliun berikutnya, dibutuhkan waktu 13 bulan dan baru tercapai pada Oktober 2023.
Mulai dari itu, sejak Oktober 2023 dan seterusnya pertumbuhan nilai transaksi sebesar Rp10 triliun hanya membutuhkan waktu dua bulan.
Kemudian, pada tahun 2024, pertumbuhan nilai transaksi sebesar Rp10 triliun dapat dicapai sebanyak tiga kali dalam waktu dua bulan.
Sampai saat ini, Ia mengungkapkan terdapat sebanyak 35 juta merchant yang telah menggunakan QRIS, meskipun banyak yang belum aktif.
"Saya percaya masih banyak yang belum aktif, hanya baru ke register. Tapi, sudah 35 juta di seluruh Indonesia," ujar Djamin.
Ia mengatakan bahwa QRIS merupakan game changer, dengan sebesar 50 persen digunakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sistem pembayaran QRIS bukan hanya terkait interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan), namun juga menjamin inklusivitas dari konsumen di Indonesia dan UMKM
Kemudian, menurutnya, sistem pembayaran yang aman dan efisien sangat penting di era digital saat ini.
"Kami mengapresiasi langkah-langkah inovatif dalam autentikasi yang tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembayaran digital," ujar Djamin.
80,88 Triliun
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa nominal transaksi layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai Rp80,88 triliun sepanjang Januari 2025.
“QRIS pada Januari 2025 nominal transaksinya mencapai Rp80,88 triliun,” kata Ramdan Denny Prakoso saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.
Selain itu, ia mengatakan bahwa volume transaksi QRIS pada bulan lalu tercatat sebesar 790,79 juta transaksi dengan jumlah merchant sebanyak 36,57 juta merchant.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa volume transaksi melalui QRIS sepanjang Januari 2025 meningkat 170,1 persen year on year (yoy).
“Volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard, QRIS, tetap tumbuh pesat sebesar 170,1 persen year on year didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” ucap Perry Warjiyo.
Untuk meningkatkan layanan QRIS sebagai alat pembayaran yang mempermudah transaksi secara cepat dan massal, Bank Indonesia kini tengah mengembangkan QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC).
BI telah melakukan uji coba implementasi QRIS Tap pada moda transportasi Damri pada Desember 2024. Secara bertahap, seluruh moda transportasi yang beroperasi di Jabodetabek ditargetkan dapat terintegrasi dengan metode pembayaran baru tersebut.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk mempercepat peluncuran inovasi layanan tersebut dari rencana awal perilisan pada akhir triwulan I 2025 menjadi pertengahan Maret mendatang.
“Kemarin kan kami katakan mungkin (QRIS Tap diluncurkan) di akhir triwulan I. Nah, ini nampaknya kami bisa percepat gitu,” ujarnya.
Ia menyatakan bahwa nantinya pengguna QRIS Tap tidak perlu lagi memindai atau melakukan scan barcode QRIS karena dengan hanya mendekatkan gawai ke mesin pembayaran, mereka sudah dapat melakukan pembayaran.
BI rencananya meluncurkan inovasi QRIS tersebut bersamaan dengan kebijakan penurunan biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha atau merchant setiap kali penggunaan QRIS (Merchant Discount Rate/MDR) dari 0,4 persen menjadi 0 persen.
“Kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum dan Public Service Obligation dari 0,4 persen menjadi 0 persen akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap,” kata Filianingsih Hendarta.
Baca juga: Bank Indonesia catat transaksi layanan QRIS capai Rp80,88 triliun pada Januari 2025
Baca juga: BI Gorontalo sosialisasi penggunaan QRIS
