Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial memperkuat validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan melakukan tahapan uji petik atau ground checking untuk memastikan data penerima bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan uji petik DTSEN akan melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.
"Proses ground checking ini merupakan upaya memastikan validitas data agar program-program sosial pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran," katanya.
Dalam pelaksanaannya, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pelatihan kepada para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data di lapangan.
Ia menjelaskan tahapan ini telah melalui keputusan Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2).
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo melaporkan perkembangan uji petik DTSEN kepada Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, melalui mekanisme birokrasi berjenjang dari pemerintah daerah hingga pusat untuk memastikan verifikasi administratif berjalan sesuai prosedur.
Kedua, Kemensos melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Baca juga: Pendamping Keluarga Harapan lakukan pengecekan lapangan pastikan keakuratan DTSEN
Baca juga: Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Baca juga: Mensos optimistis DTSEN dapat percepat upaya turunkan kemiskinan