Purwokerto (ANTARA) - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan segera digunakan sehingga penerima bantuan sosial dari pemerintah bisa tepat sasaran.
"Sesuai arahan Presiden (Presiden Prabowo Subianto, red.), kita harus mengentaskan kemiskinan secara kolaboratif, sinergis, dan hasilnya signifikan," katanya usai menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Terkait dengan hal itu, pihaknya harus membuat perencanaan yang baik mengenai bagaimana berbagai intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran yang dimulai dengan membuat data terbaru (DTSEN, red.) yang tunggal, sehingga masalah pengentasan kemiskinan menjadi intervensi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ia mengharapkan penggunaan data tunggal yang disebut dengan DTSEN itu dapat direalisasikan pada tahun 2025.
"Kita lihat kalau memang ini (DTSEN, red.) selesai dalam waktu dekat, triwulan pertama pun akan menggunakan data terbaru. Maka itu nanti kalau ada yang enggak dapat (bantuan) ya harus sabar, harus diasesmen lagi, harus dilihat lagi, diperiksa lagi, dikonsolidasi lagi karena memang harus kita akui ada yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul, panggilan akrab Syaifullah Yusuf.
IDisinggung mengenai para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan melakukan graduasi minimal pada 10 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) per tahun untuk mengentaskan kemiskinan, Mensos mengatakan selama ini sudah ada upaya graduasi terhadap KPM namun belum ada target dan berjalan secara alamiah.
"Itu 'kan berarti enggak ada suatu peninggalan yang baik. Sekarang kita mau semua harus ada target sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan, setiap uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah harus terukur, mulai dari outcome-nya, output-nya, benefitnya, dampaknya, itu harus terukur semua, enggak boleh kerja semaunya sendiri," katanya.
Bahkan, kata dia, pendamping sosial tidak boleh bekerja sendiri-sendiri melainkan harus bersinergi dengan pemerintah daerah karena selama ini masih kurang koordinasi dan data masih masing-masing.
"Ke depan ini, insyaallah dengan arahan Presiden, yang sekarang ini semua sedang berusaha mengikis ego sektoralnya. Kalau dulu 'kan Kementerian Sosial sendiri, ini sendiri, ini sendiri, tapi sekarang kata Presiden, kita enggak bisa lagi sendiri-sendiri, harus bersama," katanya.
