China beri sanksi 20 perusahaan AS terkait penjualan senjata

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap 20 perusahaan militer Amerika Serikat dan 10 orang petinggi korporasi tersebut sebagai tindakan balasan atas penjualan senjata AS ke Taiwan.

"Menanggapi pengumuman terbaru AS tentang penjualan senjata skala besar ke wilayah Taiwan milik China, Tiongkok telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terhadap 20 perusahaan terkait militer AS dan 10 eksekutif senior yang telah terlibat dalam mempersenjatai Taiwan beberapa tahun terakhir," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian seperti termuat dalam laman kementerian yang diakses di Beijing, Jumat.

Pada 17 Desember 2025, pemerintah AS mengatakan sudah menyetujui potensi penjualan senjata dan peralatan terkait senilai lebih dari 11 miliar dolar AS, di tengah meningkatnya tekanan militer dari China terhadap Taiwan.

Paket AS tersebut mencakup delapan sistem persenjataan, termasuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket Systems/HIMARS) dan rudal antitank Javelin, menurut Defense Security Cooperation Agency (DSCA), yang telah memberi tahu Kongres mengenai rencana tersebut setelah keputusan Departemen Luar Negeri AS.

Selain 82 unit HIMARS dan lebih dari 1.000 rudal Javelin, paket tersebut juga mencakup 60 sistem howitzer swagerak beserta peralatan terkait dengan nilai lebih dari 4 miliar dolar AS (Rp66,9 triliun).

"Kami menekankan sekali lagi bahwa masalah Taiwan adalah kepentingan utama China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS," ungkap Lin Jian.

Lin Jian mengatakan siapa pun yang mencoba melewati batas dan melakukan provokasi terkait masalah Taiwan akan menghadapi respons tegas dari China.

"Perusahaan atau individu mana pun yang terlibat dalam penjualan senjata ke Taiwan akan membayar harga atas kesalahan tersebut. Tidak ada negara atau kekuatan yang boleh meremehkan tekad, keinginan, dan kemampuan pemerintah dan rakyat China untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah," jelas Lin Jian.

China, kata Lin Jian, sekali lagi mendesak AS untuk mematuhi "Prinsip Satu China" dan tiga komunike bersama China-AS, bertindak sesuai komitmen pemimpin AS, menghentikan langkah-langkah berbahaya mempersenjatai Taiwan, menghentikan upaya untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan menghentikan pengiriman sinyal yang salah kepada kekuatan separatis "kemerdekaan Taiwan".

"China akan terus mengambil langkah-langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan, dan integritas wilayahnya dengan teguh," tegas Lin Jian.

Adapun bentuk sanksi terhadap perusahaan dan individu yang terlibat penjualan senjata ke Taiwan adalah dengan pembekuan aset bergerak dan tidak bergerak mereka baik berupa properti dan jenis aset lainnya.

Organisasi maupun individu di wilayah China juga dilarang melakukan transaksi, kerja sama, dan aktivitas lain dengan pihak yang terkena sanksi.