Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan empat langkah strategis dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu.
Keempat langkah strategis itu aalah dengan melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan layanan dasar, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan transparansi dan efektivitas program bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem.
"Pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Kalbar masih berada di 0,57 persen atau sekitar 1.915 jiwa. Penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, melainkan membutuhkan strategi yang lebih tepat sasaran dan inovatif," kata Plh Kepala Balitbang Kalbar, Abdul Haris Fakhmi, di Pontianak, Rabu.
Dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemprov Kalbar berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan penguatan usaha mikro. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses permodalan bagi keluarga miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha mandiri.
Baca juga: Kemensos uji coba program penanggulangan kemiskinan ekstrem delapan desa di Jateng
Baca juga: Mensos temui pendamping PKH hapus kemiskinan ekstrem
Di sektor layanan dasar, pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap air bersih, listrik, dan sanitasi yang lebih baik. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.
"Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu prioritas agar program bantuan lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.
Dalam seminar tersebut, tim peneliti dari LPPM Untan Pontianak menyoroti tantangan geografis Kalbar yang beragam, mulai dari wilayah pesisir hingga pedalaman terpencil. Faktor ini turut berpengaruh terhadap aksesibilitas layanan dasar dan menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan ekstrem di beberapa daerah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi karakteristik serta distribusi masyarakat miskin ekstrem, menganalisis efektivitas program perlindungan sosial yang telah berjalan, serta mengembangkan model intervensi berbasis potensi lokal.
Baca juga: Di balik penurunan angka kemiskinan
Dengan pendekatan berbasis penelitian ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kalbar dapat ditekan hingga 0% dalam waktu dekat.
"Selain itu, target lainnya meliputi peningkatan pendapatan masyarakat miskin sebesar 30%, peningkatan akses air bersih dan sanitasi hingga 80 persen, serta peningkatan penyelesaian pendidikan dasar mencapai 90 persen," kata dia.
Untuk memastikan efektivitas program ini, evaluasi tahunan akan terus dilakukan guna mengoptimalkan strategi intervensi. Pemerintah berharap dengan langkah-langkah strategis tersebut, Kalbar dapat menjadi salah satu daerah yang berhasil mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
