) Rachmat Pambudy menyoroti manfaat besar penerapan sistem Single Identity Number (SIN), single sign-on, dan single security number.
“Ketiga sistem ini tidak hanya penting untuk pengelolaan data, tetapi juga menjaga kedaulatan data dan mencegah kebocoran, termasuk korupsi,” katanya saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat koordinasi terkait pembahasan urgensi penerapan SIN dan penataan data kependudukan untuk mendukung program pemerintah di Gedung Bappenas, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.
Dengan teknologi seperti biometrik, termasuk fingerprint, iris, dan face recognition, dia menyatakan potensi penyalahgunaan data seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda dapat diperkecil.
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa setiap kementerian seringkali mengelola data secara terpisah yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan inefisiensi. Integrasi data lintas kementerian sangat diperlukan agar tidak ada tumpang tindih program dan kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan informasi nan utuh serta akurat.
Baca juga: Ini tiga strategi Bappenas kurangi kemiskinan di Indonesia
Baca juga: Bappenas: Indonesia harus targetkan pertumbuhan tinggi
Dengan sistem data terintegrasi, pemerintah disebut dapat lebih efektif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merespon dengan kebijakan yang tepat.
Saat ini, lanjutnya, berbagai lembaga telah memanfaatkan data kependudukan untuk berbagai keperluan.
Melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, proses analisis dan pengambilan keputusan dianggap bakal menjadi lebih efektif dan efisien. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan.
“Tujuan kita adalah menciptakan Satu Data Indonesia yang akurat, dinamis, dan terpercaya. Dengan sinergi antara semua pihak, saya yakin kita dapat mencapai target ini dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ungkap Kepala Bappenas.
Lebih lanjut, dia menekankan urgensi integrasi data yang akurat untuk mendukung kebijakan tepat sasaran, terutama bidang pendidikan, perlindungan masyarakat, dan program bantuan sosial.
Menurut Menteri PPN, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan.
Baca juga: Bappenas targetkan prevalensi stunting 14,2 persen
“Sebagaimana arahan Presiden, kami telah mempelajari berbagai sumber data, termasuk data dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Data ini salah satu yang paling akurat, tetapi tetap perlu divalidasi di lapangan melalui kerja sama dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan nanti kita kolaborasikan bersama untuk mendukung perencanaan dan implementasi program pembangunan,” ucap Rachmat.
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian menegaskan integrasi data ini membutuhkan kolaborasi erat antara pusat, daerah, dan instansi terkait.
“Kementerian Dalam Negeri telah berhasil mengintegrasikan hampir 99 persen data di seluruh Indonesia, tetapi masih ada sekitar 2,2 hingga 2,3 juta penduduk yang belum tercatat, terutama di wilayah tertentu seperti Papua. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan bersama,” ujar Mendagri.
