Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyampaikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi selaras dengan HAM.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara,” ujarnya saat bertemu Menteri HAM Natalius Pigai, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.
Sebagai langkah strategis ke depan, kedua instansi tersebut dinyatakan bakal selalu berkoordinasi dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program untuk memastikan pembangunan HAM lebih inklusif, berbasis data, serta berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia menerangkan HAM menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Isu HAM disebut bukan hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga bagian komitmen global.
“Melalui RPJMN 2025-2029, kita ingin memastikan kebijakan pembangunan nasional berbasis pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok rentan,” kata Rachmat Pambudy.
Ke depan, ada dua program utama yang akan menjadi fokus pembangunan HAM. Pertama ialah internalisasi HAM dalam kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender. Ini mencakup pengarusutamaan HAM dalam regulasi dan pendidikan HAM bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penguatan kapasitas bagi aktor non negara.
Kedua yaitu perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi yang berorientasi pada percepatan pemenuhan HAM melalui implementasi Rencana Aksi Nasional HAM serta strategi nasional bisnis dan HAM.
Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM.
Baca juga: Bappenas: RI butuh transformasi ekonomi
Baca juga: Menteri PPN/Bappenas sebut logistik bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi
Baca juga: Bappenas: Kesejahteraan guru investasi strategis
