Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan salah satu pembahasannya adalah proses pelayanan publik tetap berjalan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Selain itu, kedua menteri juga mendiskusikan tentang cara masyarakat melaporkan pelayanan publik yang tidak berjalan selama periode libur Natal dan tahun baru (Nataru).
"Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Melalui surat tersebut, kita mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik, meski libur Nataru," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Rini meminta instansi pemerintah melalui organisasi penyelenggara pelayanan publik dapat menjamin bahwa pelayanan publik esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.
Baca juga: Menteri PANRB: Pemindahan kementerian dan lembaga ke IKN tempuh tiga penapisan
Baca juga: Kebijakan WFH dan WFO ASN disebut dapat kurangi tumpukan kendaraan arus balik
Oleh karena itu, para pimpinan instansi diminta selektif memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai dari instansi pemberi layanan. Cuti tentunya tetap diprioritaskan untuk pegawai yang merayakan Natal.
Sementara bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir atau shift, Rini mengimbau untuk diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
Instansi pemerintah juga diminta untuk secara aktif membuka akses kanal pengaduan melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam menampung aspirasi masyarakat di masa libur Nataru.
Rini meminta seluruh instansi pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat apabila ada perubahan jadwal atau cara mengakses layanan selama masa libur Nataru.
Dengan imbauan ini, dia berharap masyarakat tetap dilayani dengan baik dan merasakan kenyamanan terhadap layanan meski sedang menikmati liburan, dan perayaan Natal dan tahun baru.
Baca juga: Menteri PANRB: Pemindahan kementerian dan lembaga ke IKN tempuh tiga penapisan
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa presiden menugaskan para menteri untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik selama Nataru.
Kemudian mengenai arus liburan Nataru yang harus dijalankan dengan aman dan lancar, Meutya meminta masyarakat dapat menyampaikan aduan jika menemukan pelayanan publik yang tidak beroperasi saat Nataru.
Masyarakat juga dapat mengadukan pelayanan di lingkup Kementerian Komdigi yang tidak berjalan optimal, melalui layanan informasi @pmt.komdigi.
"Kami ditugaskan hal yang sama untuk memastikan bahwa baik layanan publik ataupun kenyamanan masyarakat di dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru itu dijaminkan untuk dapat berjalan dengan lancar. Begitu perintah presiden kepada kami semua," ujar Meutya.
