Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan digital di Jakarta (14/3).
Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.
"Untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan prioritas tersebut," kata Rini, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menyebutkan pada pertemuan dengan tim TBI, pihaknya memperkuat kolaborasi khususnya pada pemerintahan digital.
Kedua pihak membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah yang sedang dan akan dilakukan, salah satunya terkait inklusi keuangan.
Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini.
Adapun strategi yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.
“Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ucapnya.
Baca juga: Pemkab Bekasi cetak skor 4,08 evaluasi SPBE 2024
Baca juga: Menkomdigi kolaborasi dengan India untuk pemerintahan digital
