Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperkuat kebijakan optimalisasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 untuk mencegah terulangnya kasus pengunduran diri CASN dalam jumlah besar dan meminimalkan kekosongan formasi.
Menteri PANRB Rini Widyantini saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kebijakan optimalisasi diberlakukan agar pelamar CASN yang memenuhi ambang batas (passing grade), tetapi tidak lulus karena kalah peringkat, tetap bisa diakomodasi dalam formasi kosong sesuai jabatan yang mereka lamar.
“Tanpa kebijakan ini, kekosongan formasi bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Tapi dengan optimalisasi, 88 persen formasi kosong berhasil terisi, dan ini sangat membantu menjaga konsistensi layanan di seluruh wilayah,” kata Rini.
Baca juga: UI kolaborasi dengan KEMENPANRB luncurkan buku karya Prof. Wolfgang Drechsler
Menteri Rini mengatakan langkah ini merupakan solusi adaptif untuk menjawab tantangan distribusi ASN di daerah.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 23 April 2025, sebanyak 16.167 pelamar masuk dalam skema optimalisasi. Dari jumlah tersebut, 1.967 pelamar atau sekitar 12 persen memilih mundur, sementara 88 persen sisanya tetap melanjutkan proses pengangkatan sebagai ASN 2024.
Dia memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap birokrasi maupun layanan publik atas implementasi kebijakan ini. Sebaliknya, formasi-formasi yang semula berpotensi kosong justru berhasil terisi dalam jumlah signifikan.
Baca juga: BKN-KemenPANRB bahas penataan non-ASN dan PPPK
Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa pemerintah terbuka untuk terus menyempurnakan sistem seleksi dan penempatan ASN agar redistribusi ke depan bisa lebih maksimal.
Pemerintah juga mengingatkan kembali kepada seluruh pelamar CASN untuk memiliki komitmen dan kesiapan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam konteks pelayanan publik, kami juga telah berkoordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memastikan bahwa formasi yang belum terisi tetap dapat dijalankan melalui penugasan pegawai yang ada, agar layanan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
