Jakarta (ANTARA) - Jebakan swasembada beras merujuk pada situasi ketika suatu negara yang semula berhasil mencapai swasembada beras dan tidak lagi bergantung pada impor justru kemudian terperangkap dalam kondisi produksi yang stagnan bahkan turun.
Keberhasilan awal sering kali melahirkan rasa aman yang berlebihan. Insentif untuk meningkatkan produktivitas melemah, diversifikasi pertanian terabaikan, dan inovasi berjalan lambat.
Dalam situasi seperti ini, harga beras yang cenderung rendah, terbatasnya investasi, serta kebijakan yang kurang mendorong pembaruan teknologi dapat memperburuk keadaan. Swasembada yang semestinya menjadi pijakan untuk lompatan berikutnya justru berubah menjadi titik nyaman yang meninabobokan.
Selain persoalan struktural tersebut, faktor eksternal seperti perubahan iklim turut memberi tekanan serius. Cuaca ekstrem, kekeringan panjang, banjir, serta gangguan musim tanam dapat memperlemah fondasi produksi pangan nasional.
Pengalaman menghadapi El Nino beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting. Ketika fenomena itu terjadi, produksi menurun tajam dan kebutuhan impor melonjak.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa swasembada bukanlah capaian yang bersifat permanen, melainkan kondisi yang harus terus dijaga melalui kesiapan dan antisipasi yang cermat.
Untuk menghindari jebakan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang dirancang secara terpadu. Antisipasi yang cerdas harus disiapkan sejak dini agar keberhasilan swasembada tidak berubah menjadi beban di kemudian hari.
Sejumlah pakar menyampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh guna memastikan swasembada beras tetap berkelanjutan sekaligus adaptif terhadap tantangan zaman.
Langkah pertama adalah meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian modern. Penggunaan teknologi terbukti mampu mendongkrak produktivitas, efisiensi, dan daya tahan sistem pertanian.
Varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim, sistem irigasi modern yang hemat air, serta penerapan pertanian presisi melalui drone dan sensor menjadi contoh konkret yang dapat diterapkan. Pemanfaatan analitis data untuk mendukung pengambilan keputusan juga semakin relevan.
Dengan dukungan teknologi, proses budidaya menjadi lebih terukur, risiko dapat ditekan, dan kualitas hasil panen meningkat. Modernisasi pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk mempertahankan kinerja produksi di tengah dinamika lingkungan yang kian kompleks.
Langkah kedua adalah mendorong diversifikasi tanaman pangan. Kebergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem pangan rentan. Diversifikasi menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Promosi konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, sagu, serta berbagai jenis sayuran perlu diperluas. Pengembangan produk olahan berbasis non-beras dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkaya pola konsumsi masyarakat.
Edukasi gizi juga memegang peran penting dalam membentuk preferensi pangan yang lebih beragam. Dengan diversifikasi yang konsisten, tekanan terhadap produksi beras dapat dikurangi dan ketahanan pangan menjadi lebih kokoh.
Langkah ketiga adalah memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Adaptasi menjadi kata kunci dalam menghadapi ketidakpastian cuaca.
Penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan maupun genangan, pembangunan sistem irigasi efisien, penerapan praktik pertanian konservasi, serta pengembangan sistem peringatan dini cuaca ekstrem merupakan bagian dari strategi adaptif.
Upaya ini dapat menekan risiko gagal panen dan menjaga stabilitas produksi. Tanpa ketahanan iklim yang memadai, swasembada beras akan selalu berada dalam bayang-bayang ancaman.
Langkah keempat berkaitan dengan kebijakan harga yang berpihak kepada petani. Harga minimum yang wajar akan memberikan kepastian pendapatan dan mendorong semangat produksi.
Penetapan harga pembelian pemerintah yang kompetitif, subsidi input pertanian yang tepat sasaran, serta perlindungan melalui asuransi pertanian menjadi instrumen penting dalam menjaga motivasi petani.
Tanpa insentif ekonomi yang memadai, sulit mengharapkan petani terus meningkatkan produktivitas. Keberlanjutan swasembada sangat bergantung pada kesejahteraan pelaku utamanya.
Langkah kelima adalah membangun infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang memadai. Kerugian pascapanen sering kali menggerus hasil produksi secara signifikan.
Gudang modern dengan pengaturan suhu dan kelembapan, jaringan transportasi yang lancar, serta sistem logistik yang efisien dapat menekan kehilangan hasil dan memperluas akses pasar. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Kelima langkah tersebut menjadi agenda penting apabila bangsa ini ingin memastikan bahwa swasembada beras yang telah diumumkan Presiden Prabowo per 31 Desember 2025 tidak berhenti sebagai pencapaian simbolik.
Swasembada harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi kebijakan dan komitmen bersama.
Terlebih lagi, apabila tujuan yang hendak diraih adalah swasembada pangan secara menyeluruh, maka fondasi swasembada beras perlu terus diperkuat.
Swasembada beras dapat dipandang sebagai pintu masuk menuju swasembada pangan. Tanpa kemampuan menjaga ketersediaan beras secara stabil, sulit membangun kemandirian pangan yang komprehensif.
Karena itu, upaya mempertahankan capaian yang ada menjadi sangat rasional. Pemerintah tentu berkepentingan memastikan keberhasilan tersebut tidak bersifat sesaat.
Dalam konteks ini, terdapat dua tugas besar yang harus dijalankan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan swasembada beras melalui pelestarian produksi dan peningkatan produktivitas.
Kedua, mendorong pencapaian swasembada pangan dengan memperluas cakupan komoditas strategis lainnya. Keduanya tidak boleh dipertentangkan.
Pendekatan yang terlalu berfokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kebijakan.
Anggapan bahwa swasembada beras adalah pekerjaan yang telah selesai merupakan pandangan yang kurang tepat. Keberhasilan yang diraih tidak boleh melahirkan euforia berlebihan atau sikap jumawa.
Justru pada saat itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa konsolidasi dapat dengan cepat berubah menjadi kemunduran.
Oleh sebab itu, yang perlu dibuktikan saat ini adalah kemampuan mewujudkan swasembada beras yang berkelanjutan dan adaptif.
Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan paradigma baru yang menempatkan swasembada sebagai proses dinamis, bukan sekadar pencapaian angka.
Aura baru tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang konsisten, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.
Pada akhirnya, jebakan swasembada beras bukanlah keniscayaan, melainkan risiko yang dapat dihindari dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang disiplin.
Diperlukan kerja cerdas, sinergi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar dunia perberasan nasional tidak menghadapi krisis yang menyakitkan.
Dengan sikap waspada dan langkah terukur, swasembada beras dapat menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian pangan Indonesia. Demikian kiranya untuk menjadi bahan renungan bersama.
*) Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.
