Surabaya (ANTARA) - Dinamika global yang kian tidak menentu membuat setiap negara mempersiapkan diri dengan berbagai cara. Ada yang berupaya memperkuat pasukannya, ada pula yang mencoba mengembangkan teknologi persenjataan terkini.
Dalam catatan global, kemajuan satu negara kerap diukur melalui tingkat kecanggihan teknologi, kekuatan industri pertahanan, serta dominasi dalam inovasi digital di berbagai lini, sehingga hal ini menjadi ukuran umum sebuah kemajuan, dan menjadikan banyak negara berlomba-lomba mengembangkan hal itu, termasuk pengembangan persenjataan mutakhir melalui kecerdasan buatan.
Ukuran umum itu pun akhirnya menjadi satu "kebenaran" bersama, sehingga beberapa negara melupakan pengembangan potensi lokal, bahwa setiap negara memang tercipta berbeda, sesuai dengan letak geografis serta sumber daya alam dan manusia.
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, beberapa tahun lalu, menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak selalu datang dari senjata atau konflik bersenjata, melainkan dari ancaman biologis yang tak kasat mata. Kebutuhan pangan akibat dinamika global juga menjadi ancaman tersendiri yang membahayakan.
Hal inilah menjadi faktor fundamental yang kerap luput dari perhatian setiap negara, bahwasanya ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan oleh teknologi secanggih apa pun.
Sebuah negara dengan sistem pangan yang rapuh sangat rentan terhadap guncangan dari dalam maupun luar negeri. Sejarah menunjukkan bahwa banyak konflik sosial dan politik berakar dari krisis pangan.
Kelangkaan bahan pangan, lonjakan harga dan ketergantungan pada impor dapat memicu ketidakstabilan sosial, melemahkan legitimasi pemerintah, serta membuka celah tekanan dari kekuatan global.
Presiden RI Prabowo telah mengukur hal itu, termasuk dengan terjadinya dinamika global saat ini, sehingga melalui program swasembada pangan, Indonesia telah memiliki ketahanan yang tangguh di tengah iklim global yang tidak menentu.
Kepala negara menyebutkan, Indonesia secara resmi telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025. Kabar ini, menjadikan seluruh masyarakat merasa tenang karena pangan telah terjamin.
Swasembada pangan dicapai di tengah tantangan berat, berupa fenomena El Nino dan kekeringan berkepanjangan yang melanda Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025.
Dengan tekad kuat dan ketangguhan sektor pangan nasional, telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya Indonesia dalam menghadapi tekanan iklim global, dan kini produksi beras nasional tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional per Desember 2025 mencapai 34,71 juta ton, surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional.
Capaian ini membuktikan bahwa kekuatan militer atau teknologi tinggi tidak selalu mampu melindungi negara dari ancaman multi-krisis. Tanpa pasokan pangan yang aman dan terjangkau, stabilitas nasional berada dalam risiko serius.
Pondasi pangan yang kokoh berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi dapat dikendalikan, dan potensi gejolak sosial dapat diminimalkan.
Dalam kondisi demikian, negara memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan teknologi, pendidikan, dan sektor strategis lainnya, tanpa dibayangi ancaman krisis dasar.
Kontribusi pada dunia
Capaian swasembada pangan Indonesia ini mampu menekan harga komoditas tersebut hingga 44 persen di tingkat pasar global, yakni harga pangan (beras di dunia) menjadi turun dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 340 dolar AS.
Hal ini bisa dicek melalui pergerakan harga beras di pasar internasional, salah satunya dalam laman The Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyajikan panel informasi berupa The FAO All Rice Price Index (FARPI).
FARPI sendiri merupakan indeks bulanan dari FAO yang mencerminkan rata-rata harga berbagai jenis komoditas beras dari negara pengekspor.
Berdasarkan FARPI, rekor indeks harga paling rendah dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2025.
Di November 2025 tercatat berada di level 96,9. Dalam catatan FAO, indeks FARPI terendah, sebelumnya pernah terjadi pada Agustus 2021, dengan indeks 97,9.
Hal yang menarik adalah pada tahun 2021 dan 2025, Indonesia sama-sama tidak mengimpor beras untuk penambahan stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Kesamaan kondisi tersebut dapat menggambarkan betapa berpengaruhnya peranan Indonesia dalam pergerakan pasar beras internasional. Ketiadaan impor beras Indonesia di 2025 telah memberikan dampak yang signifikan.
Selain itu, dalam 18 tahun terakhir, stok akhir CBP yang tanpa pasokan dari impor juga belum pernah mencapai lebih 3 juta ton. Tercatat di 2008 yang tak ada impor, stok akhir CBP berada di 1,1 juta ton.
Lalu 2009 yang juga nihil impor, di akhir tahunnya 1,6 juta ton. Sementara di 2019 sampai 2021 yang juga tidak ada impor, stok akhir tahun CBP, di tiga tahun tersebut berada di angka 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton.
Dengan demikian, kemajuan sebuah negara seharusnya dipahami secara lebih holistik. Teknologi dan alat perang memang penting sebagai instrumen pertahanan dan daya saing global, namun keduanya tidak akan bermakna, tanpa fondasi pangan yang kuat.
Ketahanan pangan adalah benteng pertama sebuah negara dalam menghadapi tekanan global, sekaligus prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan dan stabilitas nasional.
Negara yang mampu memberi makan rakyatnya secara mandiri dan berkelanjutan pada hakikatnya telah meletakkan dasar paling kokoh bagi kemajuan sejati.
Tantangan utama bagi Indonesia, adalah bagaimana mempertahankan swasembada ini di masa mendatang. Karena itu, jangan biarkan pemerintah berjalan sendiri dalam upaya mempertahankan swasembada beras. Semua pemangku kepentingan di negeri ini harus bersatu padu menjaga kemandirian pangan.
