Jakarta (ANTARA) - Pemilihan umum di Indonesia selalu menyimpan harapan baru bagi masyarakat. Pada pemilu tahun 2024 ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka muncul sebagai calon pemimpin baru setelah memenangi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan akan memimpin Indonesia sampai tahun 2029.
Hari ini, 20 Oktober 2024, keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masa 10 tahun Presiden Jokowi sebelumnya, bahkan dari masa-masa Presiden sebelum Jokowi.
Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer berpangkat jenderal dan Gibran sebagai perwakilan kaum milenial yang juga pernah memiliki karir politik sebagai Wali Kota Surakarta, kombinasi pemimpin ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi, masalah lingkungan, dan isu-isu sosial.
Visi dan Misi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sebagai pemimpin baru, tentunya Presiden serta Wakil Presiden terpilih telah merumuskan visi dan misi untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Visi yang ingin dituju Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Berdasarkan visi tersebut, misi pemerintahan Prabowo-Gibran meliputi poin-poin strategis yang terdiri atas, pertama, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Misi ini diwujudkan dengan cara mendorong investasi di sektor-sektor strategis, termasuk UMKM dan industri hijau serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah terpencil.
Kedua, pendidikan dan kesehatan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua lapisan Masyarakat serta memperkuat sistem kesehatan nasional, termasuk akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Ketiga, keadilan sosial dengan mengimplementasikan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta memperluas program bantuan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Keempat, pemberantasan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta menguatkan lembaga-lembaga anti-korupsi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Kelima, pembangunan berbasis lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pembangunan serta mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperkuat ketahanan iklim.
Keenam, penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendorong dialog dan kerja sama antar kelompok masyarakat untuk menciptakan harmoni social serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan toleransi.
Melalui visi dan misi tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Pemikiran pakar
Dari sudut ekonomi, Dr. Ahmad Rizal, ekonom dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pendekatan pembangunan berkelanjutan yang diusung Prabowo-Gibran sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Ia menekankan pentingnya pengembangan UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional. Dengan memberdayakan UMKM, kita dapat mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
Sementara dari sudut pandang pendidikan, pakar pendidikan dari Universitas Gadjah Mada Prof. Maria Suryani menilai bahwa fokus pada pendidikan merupakan langkah yang sangat tepat. Pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan bangsa. Program-program yang menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses untuk semua akan sangat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di masa depan.
Dari sisi lingkungan, Dr. Ananda Budi, ahli lingkungan hidup, mengatakan bahwa inisiatif untuk mengintegrasikan pembangunan hijau dalam program kerja pemerintahan baru sangat diperlukan. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa harapan masyarakat tinggi terhadap pemimpin yang mampu membawa inovasi dan reformasi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas hidup.
Selain itu, studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama di Indonesia, di mana 10 persen masyarakat terkaya menguasai hampir 70 persen kekayaan nasional. Kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Tantangan yang Dihadapi
Secara umum, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Namun, mereka juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan yang akan dihadapi adalah pertama, politik identitas.
Politisi sering memanfaatkan isu identitas untuk menarik dukungan, yang bisa mengarah pada polarisasi masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya untuk sistematis guna membangun persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, serta menangani konflik yang mungkin muncul.
Kedua, korupsi dan transparansi. Tingginya tingkat korupsi masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan, membutuhkan komitmen yang kuat dengan antara lain mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk memberantas korupsi seperti mengesahkan Undang-Undang Perampasan Harta Hasil Korupsi, serta memastikan akuntabilitas publik terjaga dengan baik.
Ketiga, kesenjangan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi yang masih signifikan, membutuhkan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat.
Keempat, isu lingkungan. Indonesia menghadapi masalah serius terkait perubahan iklim, deforestasi, dan polusi, sehingga diperlukan integrasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan ke dalam semua kebijakan dan pembangunan infrastruktur.
Kelima, kualitas pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas di banyak daerah, membuat kebutuhan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan akses yang merata untuk semua warga negara harus segera ditingkatkan.
Keenam, stabilitas sosial dan keamanan. Munculnya isu-isu sosial seperti intoleransi, radikalisasi, dan ketidakpuasan masyarakat, harus diperkuat secara nyata kohesi sosial dan bagaimana penanganan isu-isu keamanan dengan pendekatan yang komprehensif dan humanis.
Ketujuh, ketidakpastian global. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, termasuk krisis energi dan pangan, harus diwujudkan perumusan strategi yang adaptif untuk menghadapi dampak global terhadap ekonomi nasional.
Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa harapan baru bagi Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi, mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan positif.
Dukungan dari para pakar dan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menunggu tindakan konkret untuk mewujudkan harapan tersebut. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, dengan komitmen yang kuat, pasangan ini dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI
