Pemerintah pastikan stabilitas ketersediaan pangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan stabilitas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia dan berbagai strategi telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil.

Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani menjelaskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri telah dipastikan bahwa semua pihak terkait siap mendukung ketersediaan pangan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

"Keputusan rapat koordinasi juga mencakup penggiatan gerakan pangan murah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mitra asosiasi dan BUMN yang menawarkan harga lebih terjangkau," ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Persiapan Ramadhan, Kondisi Harga Bahan Pokok', Senin (4/3).

Lebih lanjut Rachmi menegaskan pada rapat tersebut juga tidak ada wacana untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Hal tersebut dikarenakan situasi yang terjadi saat ini merupakan anomali, jika HET dinaikkan maka akan ada kemungkinan harga beras tidak akan bisa turun lagi.

Terkait situasi kenaikan harga beras saat ini, Rachmi membeberkan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi delapan bulan terakhir yang berada di bawah angka kebutuhan beras nasional. 

Untuk mengatasi situasi itu, pemerintah telah mengimpor beras sejak tahun 2023 dan menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022.

"Sebagai bagian dari upaya stabilisasi, pemerintah juga memberikan bantuan pangan sebesar 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kepada 22 juta penerima. Langkah ini telah terbukti berdampak pada penahanan laju inflasi, dengan 22 juta KPM tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras," papar dia.

Rachmi menambahkan, strategi lain yang diambil adalah menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air, serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri. Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budidaya.

Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste. Bantuan pangan akan terus diserahkan ke KPM sampai Juni, dan sebentar lagi akan dirilis bantuan untuk keluarga risiko stunting dengan ayam 1 kg dan telur 10 butir.

Cadangan Aman

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim memaparkan berdasarkan pemantauan di aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), cadangan beras nasional aman. Karenanya dia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir.

"Pemerintah telah menyiapkan lebih dari 1,2 juta ton beras cadangan, ditambah dengan cadangan untuk keperluan komersial menjadi 1,4 juta ton. Kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah juga telah diintervensi pemerintah," sebutnya.

Isy Karim memaparkan, situasi yang terjadi saat ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang mempengaruhi masa tanam, terutama untuk beras premium yang hampir seluruhnya beras lokal. Karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis seperti impor dan peningkatan subsidi pupuk untuk memastikan ketahanan pangan.

Karim juga menyinggung bahwa pemerintah memilih untuk tidak merelaksasi HET, tetapi membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengendalikan harga.

Di sisi lain, Dekan Pertanian Universitas Sriwijaya, Ahmad Muslim, menilai menjelang Ramadhan seperti saat ini, permintaan beras memang biasanya meningkat. Hal ini dikarenakan faktor psikologis masyarakat yang ingin memastikan pada waktu ini kebutuhannya aman, sehingga cenderung lebih banyak dalam membeli bahan pokok.

"Saat ini, upaya jangka pendek untuk mengatasi kekurangan beras adalah dengan impor. Namun, untuk jangka panjang, diperlukan strategi sistematis yang memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia," jelasnya.

Menurut Ahmad, faktor utama rendahnya produksi beras di Indonesia adalah luas lahan padi yang masih rendah, yaitu sekitar 10,2 juta hektar. Idealnya, untuk mencapai swasembada, dibutuhkan luas lahan padi 40 juta hektar dengan asumsi 500 meter persegi per kapita.

Ia juga melihat perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia rentan terhadap penyakit tanaman padi. Oleh karena itu, diversifikasi beras dengan varietas yang lebih sehat juga perlu dipertimbangkan.