Meringankan beban masyarakat lapisan rawan dengan bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) - Bantuan sosial pangan bersubsidi hingga gratis yang digulirkan Pemerintah, selain untuk mengendalikan harga, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat bawah.

Jamaludin, buruh lepas harian dari Cikarang Barat, Bekasi, mengaku bersyukur setelah dapat beras gratis dari Pemerintah. Bagi dia, bantuan beras 10 kilogram itu meringankan beban hidupnya. 

Bagi pria 42 tahun dengan penghasilan tidak menentu tersebut, bantuan pangan itu menjadi berkah bagi diri dan keluarganya. Kini, uang yang biasanya digunakan untuk membeli beras bisa dialihkan untuk keperluan penting lainnya.

Di sudut lain kota, Kasno, pekerja serabutan dari Kelurahan CIater, Tangerang Selatan, juga merasakan kelegaan serupa. Pria 63 tahun ini mengaku bahwa bantuan pangan tersebut meringankan beban diri dan keluarganya.

Sebagai pekerja serabutan, setiap butir beras bantuan sangat berarti bagi keluarga kecil Kasno. Jamaludin dan Kasno berharap bantuan itu diperpanjang hingga harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.



Beras SPHP

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga di bidang pangan terus memantau perkembangan harga dan stok beras di pasar. Data dari lapangan tersebut diperlukan guna mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada warga masyarakat yang kurang pangan meski situasi global saat ini memang tengah dilanda perubahan iklim yang memerosotkan hasil panen.

Bukan hanya Indonesia yang terdampak pada penurunan produksi padi akibat perubahan iklim, melainkan hampir seluruh negara di Bumi ini. Oleh karena itu, harga pangan di pasar global pun mengalami kenaikan akibat menurunnya produksi pangan.

Meski demikian, Pemerintah telah mengambil langkah cepat, antara lain, memaksimalkan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), melalui Perum Bulog.

Program SPHP ini untuk menangkal ulah para spekulan yang memainkan harga beras di pasaran, demikian penegasan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Dalam mata rantai produksi dan distribusi beras, masih ada spekulan yang mencari keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan dengan terus menaikkan harga beras. 

Oleh karena itu, Bulog mengoptimalkan penyaluran beras program SPHP agar tidak lagi terjadi kelangkaan makanan pokok ini di pasaran.

Beras SPHP dipasok secara maksimal ke Pasar Induk Beras Cipinang termasuk Pasar Johar Karawang. Juga jaringan ritel modern, pasar tradisional, dan saluran distribusi lainnya di Indonesia guna meredam kenaikan harga beras.

Penyaluran beras SPHP, menurut Bayu, mencapai 330 ribu ton per Januari hingga 27 Februari dari yang ditargetkan 1,2 juta ton sepanjang tahun 2024.

Langkah lain, Bulog, kini, juga tidak lagi membatasi bagi ritel modern dan kios di pasar tradisional untuk melakukan pengajuan atau permintaan beras SPHP yang sebelumnya hanya diperbolehkan maksimal 2 ton.

Kebijakan tersebut guna memastikan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi sekaligus sebagai kiat menjaga stabilisasi harga. Kebijakan tersebut berlaku hingga Maret terutama pada Ramadhan 1445 Hijriah.

Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat melalui skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET yang ditetapkan yakni Rp10.900 per kilogram.

Agar tidak terjadi penimbunan, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa pembelian beras SPHP dibatasi maksimal dua sak atau 10 kilogram.

Pembatasan pembelian beras SPHP di ritel modern berlaku sejak Oktober 2023. Hal tersebut agar masyarakat dapat berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan, tidak menumpuk stok dengan dalih khawatir terjadi kelangkaan.

Di tengah kenaikan harga beras premium,  Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat luas mengonsumsi beras SPHP agar harga beras premium tidak makin melambung.

"Beras SPHP menjadi solusi atas tingginya harga beras premium yang melampaui garis HET yang ditetapkan," ujar Zulhas, sapaan Mendag.

Dalam situasi sekarang ini, masyarakat diminta beralih mengonsumsi beras SPHP yang rasanya tidak terlalu beda dari beras lokal premium.

Apalagi stok di gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton sehingga bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat.


Pastikan cukup pangan

Salah satu tujuan utama program bantuan beras adalah untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) berpenghasilan di bawah garis kemiskinan memiliki cukup pangan.

Realisasi program tersebut sebagai langkah konkret mengatasi masalah kelaparan dan ketidakcukupan pangan di kalangan kurang mampu.

Bantuan pangan beras 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024, sebagai upaya Pemerintah menjaga ketersediaan pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Bagi keluarga yang berada di lapisan rawan guncangan ekonomi, bantuan pangan ini meringankan beban mereka.

Bantuan pangan tersebut ditujukan bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Penyaluran bantuan pangan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi.

Bagi Jamaludin, Kasno, dan jutaan warga kurang mampu lainnya, bantuan beras 10 kilogram setidaknya mampu memperpanjang napas kehidupan.

Mereka saat ini juga berharap program dan kebijakan Pemerintah yang dijalankan bakal memberi keleluasaan mereka untuk mampu menjangkau kebutuhan pokok tersebut.

Apalagi sebentar lagi Ramadhan dan Idul Fitri tiba.