Depok (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat mengantisipasi politik uang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilu 2024.
"Politik uang atau money politic kami akan tetap melakukan sosialisasi (ke masyarakat ) karena Bawaslu juga telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah di Depok, Selasa.
Andriansyah mengatakan politik uang saat Pemilu menjadi kerawanan yang perlu dilakukan antisipasi.
Baca juga: Pemkot dan Bawaslu Depok mulai tertibkan APS cegah pelanggaran Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu Depok awasi 5.570 TPS pada Pemilu 2024
Maka dari itu dengan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu Depok melakukan antisipasi dengan masif.
"Kami terus mengimbau ke partai politik di Depok dan para calon anggota legislatif dan orang lain yang berkecimpung. Saat kampanye tidak melakukan dan menjauhi politik uang," tutur Andriansyah.
Andriansyah berharap pemilihan umum di tahun 2024 di Kota Depok berjalan lancar dan tidak ada praktik politik uang.
Baca juga: Bawaslu Depok jalin kerja sama pengawasan jelang pendaftaran capres/cawapres
"Di Depok Pemilu sebelumnya unsurnya tidak ditemukan. Ada laporan berkaitan dengan politik uang itu, ada orang misalnya memberikan uang. Tapi ketika ditelusuri oleh Gakumdu itu kan tidak ada, tidak terbukti," ujarnya.
Bawaslu Depok antisipasi politik uang pada Pemilu 2024
Selasa, 5 Desember 2023 20:14 WIB
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok Andriansyah. ANTARA/Foto: Feru Lantara.
Politik uang atau money politic kami akan tetap melakukan sosialisasi (ke masyarakat ) karena Bawaslu juga telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
