Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abd Kadir dan Menlu RI Retno Marsudi membahas isu terkait perkembangan di Palestina terkini melalui sambungan telepon.
“Saya berkesempatan berbicara dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait isu Palestina,” kata Zambry melalui aku media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Minggu.
Keduanya, menurut dia, mendiskusikan soal pentingnya sebuah koridor kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan yang memuncak sekarang ini.
Ia mengatakan mereka juga berbicara tentang peran yang dapat ASEAN mainkan dalam persoalan itu, begitu juga dalam Pertemuan Luar Biasa Komite Eksekutif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendatang.
Baca juga: JK sebut serangan Hamas ke Israel untuk kebebasan dan kemerdekaan
Baca juga: Indonesia desak negara anggota PBB implementasikan resolusi untuk selesaikan isu Palestina
Zambry juga mengatakan telah mengirim pesan kepada Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab dan Menteri Luar Negeri II Brunei untuk mendiskusikan isu tersebut lebih jauh lagi.
OKI akan segera menggelar pertemuan darurat pada Rabu (18/10) guna membahas perkembangan terkini di Jalur Gaza. Pertemuan itu akan berlangsung di Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah, Arab Saudi.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencermati ekskalasi situasi militer di Gaza dan sekitarnya serta kondisi yang kian parah, yang membahayakan kehidupan warga sipil dan keamanan serta stabilitas kawasan secara keseluruhan, menurut OKI.
Baca juga: Indonesia terus dorong upaya penghentian eskalasi kekerasan di Palestina
Sejumlah dukungan terhadap rakyat Palestina dilakukan warga Malaysia di Kuala Lumpur sejak pekan lalu di beberapa lokasi, di antaranya Masjid Negara dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur.
Rakyat Malaysia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan awal sebesar 1 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp3,3 miliar) yang pada Kamis (12/10) lalu diserahkan secara simbolis oleh Zambry kepada Duta Besar Palestina untuk Malaysia Walid Abu Ali di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur.