Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa mandat dan legitimasi internasional harus dijamin sebelum Indonesia resmi berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi dan pemeliharaan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri soal Palestina di Istanbul, Turkiye, Senin (3/11), ia menegaskan bahwa mandat dan legitimasi tersebut amat penting dalam menentukan setiap langkah perdamaian di Gaza.
“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah,” ucap Menlu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya perdamaian yang konkret sesuai dengan butir-butir proposal damai dan kesepakatan yang diteken bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh pertengahan Oktober lalu.
Indonesia siap berkontribusi dalam implementasi perdamaian, termasuk melalui pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian, selama dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: Kehancuran di Jalur Gaza capai 81 persen
Baca juga: AS edarkan rancangan resolusi PBB bentuk pasukan keamanan di Jalur Gaza
Baca juga: Turki tuding Israel langgar gencatan senjata di Gaza
