Karawang waspadai kemungkinan terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mewaspadai kemungkinan terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi atau gas tabung LPG isi 3 kilogram menyusul terjadinya disparitas harga eceran tertinggi di antara daerah yang berdekatan dengan Karawang.

"Per hari ini, Hiswana Migas Karawang-Purwakarta melaporkan telah mendistribusikan 2,4 juta tabung gas per bulan," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, rapat evaluasi pendistribusian elpiji bersubsidi, di Karawang, Selasa.

Ia menyampaikan, dilihat dari jumlah tabung elpiji bersubsidi 3 kilogram yang didistribusikan itu, maka dipastikan tidak terjadi kelangkaan di wilayah Karawang.

Namun pihaknya akan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi. Karena ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya kelangkaan.

Baca juga: Pemkab Karawang larang ASN gunakan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram

Di antara hal yang bisa mempengaruhi terjadinya kelangkaan elpiji bersubsidi di Karawang ialah karena disparitas harga eceran tertinggi (HET) di Karawang jauh lebih murah dengan daerah tetangga.

"Di Bekasi HET elpiji 3 kilogram sudah mencapai Rp18.750 ribu, Cianjur Rp19.000, dan di Subang Rp18.500. Sedangkan di Karawang HET elpiji 3 kilogram masih Rp16.000," katanya.

Murahnya HET elpiji bersubsidi di Karawang dibandingkan dengan daerah tetangga, membuat oknum-oknum mengambil kesempatan dengan menjual gas elpiji 3 kilogram ke luar wilayah daerah, padahal itu kuota untuk wilayah Karawang.

"Penjualan elpiji 3 kilogram ke luar daerah Karawang bisa saja terjadi, karena margin keuntungan lebih tinggi. Bahkan beberapa hari lalu Polres Karawang menangkap pelaku pengoplosan gas elpiji 3 kilogram yang disuntikkan ke gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram," katanya.

Baca juga: Polres Karawang bongkar aksi pengoplosan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram

Atas hal tersebut, bupati menginginkan agar ke depan ada aturan bagi pangkalan-pangkalan elpiji di Karawang. Sehingga proses pendistribusian bisa lebih tertib. Hal itu juga bisa mengurangi terjadi kelangkaan.

"Kami ingin pendistribusian elpiji bersubsidi ini tepat sasaran," katanya.

Selain itu, sebagai upaya antisipasi kelangkaan, bupati juga melarang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Elpiji 3 kilogram ini adalah barang subsidi yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat tertentu," kata bupati.

Baca juga: Pemkab Karawang belum respons usulan kenaikan HET elpiji 3 kilogram

Ia mengaku sudah menginstruksikan agar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Mereka (para PNS) sudah kami berikan TPP (tunjangan tambahan penghasilan). Jadi mereka pasti mampu membeli elpiji nonsubsidi," katanya.

Kalangan hotel dan restoran serta rumah makan yang ada di Karawang juga dilarang menggunakan elpiji subsidi. Terkecuali bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan laba Rp5 juta per bulan, mereka diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Saya mengingatkan agar kita semua harus sadar bahwa gas elpiji 3 kilogram itu adalah barang subsidi. Mereka yg tidak mampu yang paling berhak mendapatkan dan merasakan manfaat dari komoditas ini," kata Cellica.