Wali Kota Depok Mohammad Idris menerima Bhumandala Award 2016 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro disaksikan Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 45, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penghargaan Bhumandala Award tersebut diberikan karena Kota Depok dinilai telah mengembangkan Simpul Jaringan Informasi Geospasialnya dalam kerangka pembangunan nasional. Kota Depok masuk sebagai lima simpul jaringan terbaik untuk kategori kota.
"Penghargaan Bhumandala Award ini sebagai pertanda kesungguhan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Bappeda Pemkot Depok," katanya.
Sebelumnya kita juga menerima beberapa penghargaan di provinsi Jawa Barat mengenai satu data satu peta, dan penghargaan sistem informasi geografi (SIG) 2016," kata Idris didampingi Kepala Bappeda Hardiono.
Menurut Wali kota, Pemerintah Kota Depok pada tahun 2016 ini telah melakukan pemetaan dengan cakupan lebih luas lagi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mempermudah penataan pembangunan di Kota Depok.
Dari hasil pemetaan tersebut, kata Idris, hingga saat ini belum ada permasalahan yang berarti baik dari sisi geografis dan perbatasan wilayah.
"Dari sisi geografis dan perbatasan wilayah tidak ada masalah, kecuali masalah aset saja, seperti aset milik kabupaten Bogor yang ada di Kota Depok," ungkap Idris.
Idris mengatakan, bahwa Award ini merupakan sebuah bukti kesungguhan ASN Depok khususnya yang ada di Bappeda yang telah melakukan pemetaan wilayah.
Menurutnya, dengan sudah jelasnya batas wilayah Kota Depok sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Kota Depok.
"Alhamdulillah tahun ini Kota Depok dapat meraih Bhumandala Award setelah sebelumnya kami mendapat penghargaan dari tingkat Jawa barat untuk penghargaan satu data, dan sistem informasi geografis (sig), sedangkan Bhumandala ini penghargaan yang lebih luas lagi mengenai pemetaan wilayah,†jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kota Depok sudah tidak ada lagi permasalahan sengketa wilayah. Kalaupun ada masalah, biasanya hanya dari sisi aset saja.
"Kalau dari sisi geografis dan perbatasan wilayah tidak ada masalah. Paling yang masih perlu diluruskan hanyalah aset saja, namun itupun tidak terlalu besar," tandasnya.
Sementara itu, acara penganugerahan Bhumandala Award kali ini sekaligus memperingati Hari Informasi Geospasial Tahun 2016.
Senada dengan tema yang diangkat yaitu "BIG Bangkit dan Terbarukan, hal ini menjadi momentum bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk terus berubah dan menjadi besar.
Sekaligus sebagai komitmen BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mengacu kepada satu standar, satu referensi, satu geodatabase dan satu geoportal, guna mengimplementasikan Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Serta dengan momentum penyerahan penghargaan Bhumandala Award ini, diharapkan dapat menjadi pacuan semangat bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam meningkatkan Simpul Jaringan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Hardiono menjelaskan geospasial adalah upaya pemetaan wilayah yang dilakukan dari darat, udara dan laut dan bisa dilihat melalui peta dengan skala satu banding 50 ribu.
Bahkan untuk pemetaan lebih detail lagi bisa menggunakan skala 1 : 5000."Alat bantunya memakai satelit dan pesawat. Kita bisa tentukan batas koordinat wilayah agar tidak ada kerancuan sehingga tidak menimbulkan konflik,"jelas Hardiono.
Dalam melakukan pemetaan di wilayah Depok, kata Hardiono, pihaknya sudah berkoordinasi dengan wilayah tetangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.
"Semua sudah sepakat dan hasil pemetaan kita jadikan dokumen perencanaan. Termasuk pemetaan tingkat kecamatan juga sudah selesai semua,"tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan secara spesifik lagi, yaitu pemetaan batas antar wilayah kelurahan.
" Secara bertahap pemetaan lebih diperkecil lagi hingga batas wilayah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). tujuannya agar tidak terjadi konflik dalam pembagian wilayah,"pungkas Hardiono.
Dengan pemetaan ini, lanjutnya, tidak hanya menentukan batas wilayah tetapi bisa juga mendapatkan data terkait kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan."Semua bisa kita data dari koordinatnya.
"Petugas turun langsung ke lapangan untuk menentukan koordinatnya," jelasnya.
Hardiono mengakui, dalam melakukan pemetaan pemerintah Kota Depok tidak memiliki pakar khusus geospasial. Bappeda hanya menganggarkan secara rutin untuk memperbarui update data melalui geospasial.
"Kita lakukan pemetaan secara bertahap dan melalui proses hingga akhirnya selesai. Semua pelatihan selalu kita likuti, baik pelatihan secara nasional, maupun kerjasama dengan Lapan. SDM yang kita miliki sebanyak 30 dan sudah terlatih," tandas Hardiono. (ADV)
