Ribuan mahasiswa usung 2 agenda penolakan Perppu Ciptaker dan penundaan Pemilu 2024

Bogor (ANTARA) - Aksi-aksi unjuk rasa masyarakat menolak pengesahaan Perppu Cipta Kerja dan juga penundaan Pemilu 2024 masih terus bergaung. Bila sebelumnya aksi-aksi itu dimotori oleh kaum buruh dari berbagai konfederasi dan federasi serikat buruh/pekerja maka kali ini khusus dilakukan oleh gerakan mahasiswa.

Sejak demonstrasi besar-besaran pada tanggal 28 Februari dan 14 Maret lalu, mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil lain lantang menyuarakan untuk menolak Perppu Cipta Kerja dan Penundaan Pemilu pada hari Senin (20/3/23).

Di depan Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Senayan, Jakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek tumpah ruah menggelar aksi dan orasi. Setidaknya ada 15 kampus antara lain dari UI, UIN Jakarta, Trisakti, UPN, Yarsi, Esa Unggul, Paramadina bahkan dari Unpad Bandung dan BEM lain.

Baca juga: Buruh dan mahasiswa akan gelar unjuk rasa desak kenaikan UMP 10 persen
Baca juga: Aksi tolak UU Cipta Kerja, buruh dan mahasiswa jebol gerbang DPRD Jateng

Tampak baliho besar ditempel di pagar gedung Wakil Rakyat dengan gambar seperti Joko Widodo sedang menutup wajahnya dan terpampang tulisan tolak Perppu Cipta Kerja dan tolak penundaan Pemilu 2024.

Menurut Muhammad Abid Al Akbar, Ketua Dewan Mahasiswa UIN Jakarta, UU Omnibus Law ini merugikan tidak hanya kaum buruh tetapi juga mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi pekerja bahkan orang tua para mahasiswa pun langsung dirugikan oleh UU ini.

"Rakyat dirugikan oleh UU Ciptaker ini. Subtansi dari UU Ciptaker ini hanya menguntungkan oligarki dan pengusaha," kata Abid saat dimintai komentarnya.

Sementara itu Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempertanyakan penyelenggara negara karena kebijakan, produk hukum, dan keputusan-keputusannya merugikan rakyat.

Baca juga: Soal aksi mahasiswa 11 April, begini kata mantan aktivis 80an

"Jadi yang bisa kami percaya adalah suara lantang untuk terus melawan dan tangan kiri yang dikepal untuk melawan," tegas Melki dalam orasinya.

Selanjutnya menurut Melki di dalam negara hukum ini janganlah memakai hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan jangan memakai kekuasaan untuk mengubah hukum seenaknya.

Dari berbagai pimpinan mahasiswa yang hadir sepakat bahwa aksi dalam skala besar akan terus dilakukan tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia dengan agenda cabut  UU Ciptaker dan tolak penundaan pemilu.*