Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyiapkan diri menyambut keputusan pengembalian kuota haji hingga 100 persen.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wapres menanggapi kembalinya kuota haji Indonesia hingga 100 persen pascapandemi.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam.
Baca juga: Indonesia ajukan tambahan kuota haji tahun 2023 hingga 100 persen
Dia mengatakan Indonesia pernah mendapatkan kuota haji sampai 210.000 jamaah, karena itu pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jamaah sesuai kuota itu.
Dia menekankan penanganan haji bukan perkara mudah. Penetapan ongkos haji menurutnya, juga harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai (dana) pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Baca juga: Indonesia harapkan Arab Saudi tetapkan kuota haji lebih awal
Lebih jauh terkait kewajiban jamaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah sepanjang membawa kebaikan untuk jamaah.
“Memang harus siap untuk melaksanakan itu. Memang pada awalnya tentu kaget tetapi ketika itu ada jaminan yang bagus, yang baik untuk kebaikan jamaah, saya kira itu seharusnya bisa diterima. Kita lihat nanti perkembangannya,” ujarnya.