Pemkab Bekasi siapkan skema alternatif untuk cegah inflasi

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan skema alternatif sebagai upaya mencegah dan mengendalikan inflasi daerah selain melalui pemberian bantuan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Jumat, mengatakan strategi untuk mencegah terjadi inflasi di daerah itu dilakukan dengan upaya menjaga kestabilan harga komoditas bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Dia menyebutkan salah satu komoditas yang terkonfirmasi mengalami kenaikan harga saat ini adalah kedelai impor. Pihaknya telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk mencari solusi terutama dalam hal subsidi harga maupun substitusi bahan.

Baca juga: Pemkab Bekasi siap jalankan arahan Presiden untuk kendalikan inflasi

Pemerintah daerah telah menyiapkan upaya substitusi kedelai impor dengan menanam kedelai lokal di area seluas 200 hektare disertai pengawasan dan pendampingan.

"Sudah ditanam supaya nanti dalam dua bulan ke depan barangkali tetap sulit, kedelai lokal bisa menggantikan untuk jangka panjang. Tentu kita akan terus kembangkan penanaman kedelai lokal ini agar kualitas bisa mencapai kedelai impor," ucapnya.

Dani menyebutkan untuk komoditas-komoditas lain di Kabupaten Bekasi masih terpantau aman, meskipun stok beras sudah menipis, serta cabai yang masa panen akan habis di akhir Bulan Oktober 2022.

Pihaknya telah menginstruksikan dinas perdagangan membuat neraca sampai akhir tahun. Hal itu dilakukan agar dapat mengetahui komoditas mana saja yang terancam ataupun berpotensi mengalami kenaikan harga sekaligus menjaga pasokan pangan.

Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan anggaran Rp17 miliar untuk cegah inflasi

Pemkab Bekasi juga menguatkan lumbung pangan di lima titik yakni Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah, Desa Kertarahayu; Setu, Desa Karangsatu; Karangbahagia, Desa Sukamantri; Tambelang, serta Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

"Kabupaten Bekasi mendapat bantuan dari provinsi pembangunan leuit (lumbung) untuk ketahanan pangan di desa-desa. Ada lima titik dimungkinkan bertambah dan ini akan kita isi agar desa mempunyai ketahanan pangan saat panen, menyimpan sebagian padi untuk kemarau," katanya.

Kemudian gerakan panen cepat tanam yang juga menjadi salah satu strategi dalam mengendalikan inflasi. Dani juga telah menginstruksikan dinas pertanian mulai tahun depan agar tidak hanya memberikan bantuan benih padi saja melainkan juga benih pangan cepat panen.

Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan anggaran BTT untuk atasi kenaikan harga

"Benih ini kita sebarkan ke petani, ke warga melalui PKK, maupun kelompok wanita tani agar bisa mengintensifkan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan lahan perkarangan, kebun, atau lahan lain," kata dia.

Dani menjelaskan program perlindungan sosial sebagai bantuan utama warga terdampak sekaligus mencegah inflasi dilakukan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar untuk 11 kategori penerima bantuan.

"Saya sudah instruksikan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) agar dana pengendalian inflasi ini tepat sasaran dan harus diselesaikan dalam dua minggu ke depan. Saya juga minta ada sosialisasi agar masyarakat tahu apa maksud dari program tersebut. Ini betul-betul harus digenjot agar program perlindungan sosial kita bisa berjalan di tengah masyarakat," kata dia.