Bima Arya sampaikan tujuh poin pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor

Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat Bima Arya Sugiarto menyampaikan tujuh poin pertumbuhan ekonomi di masa pandemi tahun ini dan rencana anggaran 2023 yang akan dialokasikan untuk kemaslahatan warga di daerahnya.

Pada saat sambutan upacara bendera HUT ke-77 RI di Lapangan Semur Kota Bogor, Rabu, Bima Arya mengungkapkan setelah 70 persen penghasilan warganya terdampak COVID-19, sekitar 40 persen kehilangan pekerjaan dan pendapatan asli daerah (PAD) anjlok selama dua tahun pandemi, kini mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Hari keadaan jauh lebih baik, situasi jauh lebih baik. Pemulihan ekonomi di Kota Bogor bergerak lebih cepat daripada daerah-daerah lain," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Bogor unjuk keberhasilan program pemulihan ekonomi ramah lingkungan di G20

Bima pun memaparkan kegiatan ekonomi yang sempat terpuruk salah satunya untuk hunian hotel, jasa dan pariwisata juga lesu, kini mulai membaik.

Pandemi COVID-19, kata dia, juga telah menyebabkan dampak sosial sedikitnya 300 anak menjadi yatim maupun piatu di Kota Bogor. 

Namun kini, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebanyak 4,17 persen dari minus 0,41 persen pada tahun 2020 bertahap naik menjadi 3,76 persen tahun 2021.

Sektor perdagangan online dan industri pengolahan berbasis kreatif menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Kota Bogor dorong koperasi lebih berperan dalam pemulihan ekonomi

PAD Kota Bogor naik 10 persen dari Rp872 miliar tahun 2020 menjadi Rp966 miliar tahun 2022. Kemudian tahun 2022 ditargetkan PAD naik 12 persen dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp1,1 triliun.

"Okupansi Hotel yang pada 2020 hingga pertengahan 2021 yang sebesar 33 persen naik menjadi 74 persen pada pertengahan 2021 hingga 2022. Pada bulan ini saja okupansinya rata-rata sudah mencapai 76 persen," katanya.

Dikatakannya, pada tahun 2020 tercatat ada 26 ribu pelaku UMKM. Pandemi melahirkan banyak pelaku UMKM baru hingga berjumlah 68 ribu pada tahun 2021, terutama dengan adanya bantuan UMKM dari pemerintah dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuka usaha sehingga di tahun 2022 ini jumlahnya makin bertambah hingga 77 ribu pelaku UKM.

Wali Kota Bogor menyatakan berkomitmen untuk memprioritaskan anggaran untuk masalah kesejahteraan sosial bagi warganya pada tahun 2023 dengan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih baik.

Baca juga: Pemkot Bogor segera gelar Festival busana dari produk lokal

Beberapa di antaranya, Rp57 miliar untuk bangunan sekolah, Rp314 miliar untuk kesehatan, Rp108 miliar untuk membantu warga miskin dan Rp109 Miliar untuk fasilitas publik.

"Insya Allah bukan hanya karena kita bekerja lebih keras, tetapi kita bekerja bersama-sama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Apresiasi untuk semua unsur, termasuk DPRD Kota Bogor," katanya.