Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan kerja sama untuk mengukur isu-isu kependudukan melalui Indeks Kepedulian Isu Kependudukan (IKIK).
"Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya kabupaten/kota se-Indonesia yang telah memiliki IKIK," kata Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Edi Setiawan di Kabupaten Bekasi, Kamis.
Edi mengatakan BKKBN sebenarnya sudah mulai menyusun IKIK sejak tahun 2013 namun baru sebatas penghitungan level nasional dan provinsi saja. Melalui kerja sama ini Kabupaten Bekasi bisa memanfaatkan IKIK sebagai tolak ukur penghitungan level kabupaten/kota.
Baca juga: Pendataan keluarga menyasar 942.333 keluarga di Kabupaten Bekasi
"Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya dari 500 sekian kabupaten/kota yang mempunyai angka IKIK dan kita harapkan kabupaten/kota lain bisa tergerak menjadikan IKIK sebagai salah satu sumber indeks untuk bisa mengukur bagaimana kepedulian terhadap isu-isu kependudukan," ucapnya.
Dia berharap rumusan penghitungan ini dapat dijadikan rujukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membangun daerah melalui empat komponen IKIK yakni kualitas, kuantitas, mobilitas, serta komponen lingkungan.
"Manfaatnya apa, ketika kita mengetahui indikator-indikator tersebut, kita jadi tahu lemahnya pembangunan kependudukan Kabupaten Bekasi apa? Misalnya masih tingginya angka pengangguran dan perceraian, itu masih menjadi penyebab kualitas di Kabupaten Bekasi itu masih rendah," ucapnya.
Baca juga: Warga Kota Bekasi diajak sukseskan Pendataan Keluarga 2021
Selain itu juga kepemilikan akte kelahiran yang masih sangat rendah serta banyaknya generasi muda yang tidak menamatkan sekolah baik di tingkat SMP maupun SMA.
"Tingkat pendidikan drop out level SMP dan SMA masih tinggi, nah ini masih menjadi kendala dari sisi komponen kualitas," katanya.
Dengan penghitungan IKIK, kata dia, permasalahan tersebut akan diketahui penyebab serta solusi untuk menanganinya.
"Jika telah mengetahui, kita bisa memberikan advokasi kepada dinas terkait, pekerjaan rumah apa yang bisa dijadikan sebagai prioritas pembangunan kependudukan Kabupaten Bekasi," kata dia.
