Pemkab Bogor rancang pembangunan dua MPP dekatkan layanan ke masyarakat

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor merancang pembangunan dua Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah barat dan timur guna mendekatkan akses layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kebijakan tersebut dilandasi luasnya wilayah Kabupaten Bogor serta jumlah penduduk yang telah melampaui enam juta jiwa sehingga pelayanan publik tidak dapat lagi terpusat di Cibinong.

“Pelayanan harus mendekat ke masyarakat. Warga di wilayah barat dan timur tidak boleh selalu dibebani jarak dan waktu untuk mengurus layanan ke Cibinong,” ujar Rudy di Cibinong, Senin.

Menurut Rudy, keberadaan MPP di dua wilayah strategis itu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan pemerintahan, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, mendukung UMKM serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Baca juga: Ketua DPRD Bogor: MPP Cibinong integrasikan sejumlah layanan publik

Ia menjelaskan, rencana pembangunan MPP di Bogor Barat dan Bogor Timur akan mulai dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor pada 2027, dengan target masyarakat sudah dapat menikmati layanan publik yang lebih dekat pada 2028.

Melalui konsep MPP, berbagai layanan pemerintahan seperti perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan perangkat daerah akan terintegrasi dalam satu lokasi yang mudah dijangkau.

“Inilah konsep pelayanan publik ke depan, terintegrasi, cepat, dan dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengoperasikan sejumlah layanan perangkat daerah di ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan, sebagai bentuk inovasi pelayanan sekaligus adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Bappenda Kabupaten Bogor sediakan empat layanan pajak daerah di MPP Cibinong

Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelayanan publik hadir di ruang-ruang yang mudah diakses masyarakat, sekaligus mendorong sinergi antara pelayanan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita ingin pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan. Pemerintah hadir, ekonomi bergerak, masyarakat semakin sejahtera,” katanya.