Pelanggan Tolak Pemindahan Paksa Pipa PDAM

Ilustrasi, Sejumlah petugas PDAM Tirta Pakuan Bogor memperbaiki pipa distribusi utama yang bocor di Jalan Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat. (Foto Antara/ Arif Firmansyah/Dok)

PT Trans Jabar Tol tidak mau bertanggung jawab kalau pipa sampai rusak karena pembangunan.

Bogor (Antara Megapolitan) - Pelanggan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, menolak pemindahan paksa pipa transmisi AC 21 inci di Desa Tangkil, yang terkena dampak pembangunan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

"Ultimatum yang dilakukan PT Trans Jabar Tol kepada PDAM Tirta Pakuan untuk memindahkan pipa transmisi AC 21 di Desa Tangkil sebagai bentuk kezaliman," kata Pengurus Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) Suryo Asianto di Bogor, Rabu.

Menurut Suryo, PT Trans Jabar Tol terlalu memaksakan kehendak, tanpa memikirkan kepentingan pelanggan PDAM yang terganggu apabila pembangunan tol Bocimi menggangu keberadaan pipa AC 21 inci yang menyalurkan air kepada 11 ribu pelanggan di zona satu.

"Apalagi PT Trans Jabar Tol tidak mau bertanggung jawab kalau pipa sampai rusak karena pembangunan," katanya.

Sebelumnya, PT Trans Jabar Tol mengultimatum PDAM Tirta Pakuan untuk merelokasi pipa transmisi yang berada di area pembangunan tol Bocimi tepatnya di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin.

PDAM Tirta Pakuan diberikan batas waktu sampai 21 Januari untuk memindahkan pipa sepanjang 600 meter agar tidak terkena proyek pembangunan tol Bocimi yang sudah mulai dilaksanakan.

Pihak PT Trans Jabar Tol menyatakan tidak bertanggung jawab apabila pipa mengalami kerusakan akibat pembangunan jalan tol Bocimi seksi I (Ciawi-Cigombong). Kondisi tersebut mengakibatkan suplai air bersih untuk 11 ribu pelanggan di zona I akan terganggu.

"Sebagai warga Tajur yang masuk zona layanan I menolak kebijakan ini. Seharusnya, pihak proyek Bocimi tidak mengerjakan pembangunan jalan tol sebelum pipa PDAM dipindahkan," kata Suryo.

Ia mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat keberatan kepada PT Trans Jabar Tol yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri BUMD, Wali Kota Bogor dan PDAM Tirta Pakuan.

"Warga Bogor punya hak memprotes dan menyampaikan keberatan atas kebijakan itu. Apa jadinya kalau warga Kota Bogor tidak mendapatkan air bersih gara-gara pipa PDAM rusak akibat pembangunan jalan tol," katanya.

"Diharapkan Presiden dan Wakil Presiden dapat merespons keluhan rakyat kecil seperti kami," katanya menambahkan.