Bogor, (Antara Megapolitan) - Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) meminta seluruh anggotanya untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak guna memastikan keterwakilan hak perempuan baik sebagai pemilih maupun yang dipilih.
"Menjadi penting bagi Muslimat NU untuk mengawal setiap proses pelaksanaan pilkada serentak ini untuk memastikan kaum perempuan menyalurkan haknya dan mengawal suaranya," kata Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, saat membuka TOT (Training of Trainers) Pendidikan Kepemiluan Bagi Kaum Perempuan di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Khofifah menjelaskan, dalam tiga kali pelaksanaan pemilu 2004, 2009, dan 2014, perempuan belum mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilannya. Padahal pemilu tahun ini membuka ruang sangat luas, tetapi dapat diisi sebanyak 18 persen saja.
Menurutnya, jika pelaksanaan pemilu mendapat pengawal oleh para perempuan dari awal proses hingga akhir tentu menjadi langkah untuk menyiapkan perempuan agar dapat memenuhi harapan kuota 30 persen keterwakilannya.
"Kenapa tidak terpenuhi, apa jangan-jangan perempuan yang tidak mampu, atau karena sistemnya. Ini harus menjadi ikhtiar kita bersama untuk memenuhi hak itu," katanya.
Khofifah menyebutkan pula bahwa PP Muslimat NU juga akan memproses kendala apa yang menyebabkan keterwakilan perempuan tidak memenuhi kuota yang sudah diberikan, apakah karena perempuan tidak mampu atau sistem yang tidak mendukung keterwakilannya.
Karena itu, Khofifah mengingatkan agar peserta pelatihan memaksimalkan forum yang diselenggarakan agar mendapatkan pemahaman yang cukup dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
"Sudah tiga pemilu perempuan tidak mampu mencukupi kuota 30 persen. Padahal setiap pemilu 80 persen pemilih yang loyal adalah perempuan. Kenapa kuota ini tidak terpenuhi, apakah karena perempuan belum mampu atau karena sistem, ini akan kita proses," katanya.
Menurut Khofifah yang juga Menteri Sosial itu lagi, penyiapan tenaga pelatih untuk mengawal keterwakilan perempuan sebagai pemilih maupun calon pada pilkada serentak baru akan dilaksanakan di sembilan provinsi yang melaksanakan pilkada.
Pelatihan ini akan memberikan informasi seluas-luasnya tentang pelaksanaan pemilu, sehingga tenaga pelatih dari Muslimat NU memiliki wawasan untuk menghadapi situasi-situasi di lapangan. Baik itu mencegah kecurangan, atau mengakomodasi pemilih yang berkebutuhan khusus.
"Kita memang bukan sebagai panitia penyelenggara pemilu atau badan pengawas. Tapi peran kita membantu masyarakat mendapatkan haknya untuk menyalurkan suara terutama kaum perempuan," katanya.
Pimpinan Pusat Muslimat NU menggelar TOT Penguatan Demokrasi dan Pemberdayaan Perempuan melalui pendidikan pemilih dengan menggandeng Hanns Seidel Foundation Indonesia, yakni lembaga pendidikan kepemiluan yang berkedudukan di Jerman. Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 9 hingga 12 Oktober 2015.***2***
(T.KR-LR).
(T.KR-LR/B/M023/B/M023) 09-10-2015 21:12:16
PP Muslimat NU Kawal Pelaksanaan Pilkada Serentak
Jumat, 9 Oktober 2015 22:37 WIB
Sudah tiga pemilu perempuan tidak mampu mencukupi kuota 30 persen.